Lambannya rekomendasi DPP PDI Perjuangan turun ke Surabaya dibandingkan daerah lain dikarenakan belum ada kader yang layak bersaing di Pilwali Surabaya 2020.
- Pengamat: Wajar Jokowi Pilih Wamen Baru Karena Erick Sibuk di PSSI dan Mau Jadi Cawapres
- Ketua & Komisioner KPU Terancam Diberhentikan, Saksi Ahli Sampaikan Dalam Sidang DKPP
- Relawan Banyu Urip Kidul Deklarasi Dukung Eri-Armuji di Pilkada 2024
Demikian disampaikan Aktivis Kelompok Kajian Jumat Malam (K-Jam), Toni Widiajaya pada Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (24/7).
“Masalah rekomendasi PDIP yang belum turun mudah dibaca orang awam. Kalkulasi politik yang belum tuntas karena sejauh ini PDIP belum punya tokoh yang dianggap mampu bersaing dengan kandidat yang sudah digadang-gadang dari beberapa Parpol,” ujar Toni.
Menurut Toni, pasca Tri Rismaharini (Risma), PDIP mendapat tekanan luar biasa untuk mempertahankan sebagai partai yang beberapa periode ini sukses mengusung jagoaannya sebagai walikota.
“Tentu ada tekanan PDIP yang dianggap "penguasa" Surabaya selama ini, masih bisakah mempertahankan posisinya sebagai jawara. Tapi intinya PDIP pasca Risma memiliki kekosongan kader yang dianggap layak dan mumpuni untuk menjadi pesaing serius Bacawali yang sudah beredar selama ini seperti Machfud Arifin yang diusung banyak Parpol,” terang mantan aktivis 90an ini.
Masalah kekosongan kader ini, lanjut Toni, tidak hanya ini tidak hanya terjadi di Surabaya ataupun di PDIP semata. Hampir masalah kekosongan kader ini sudah terjadi bertahun-tahun di seluruh Indonesia.
“Partai politik acapkali gagap menghadapi Pilkada, Pilwali dan sejenisnya karena tidak punya kader yang disiapkan khusus untuk itu,” tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Spanduk Kaesang Pangarep Bertebaran di Kota Pahlawan, Eri-Armuji ke DPD PSI Surabaya
- Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Bahan Pokok Jelang Libur Nataru
- Fraksi Demokrat DPRD Jatim Apresiasi Kemenangan 3-0 Jakarta Lavani Atas Surabaya Samator , Optimis Juara Proliga 2025
