Orang-orang yang masuk ke dalam Kabinet Presiden Joko Widodo dan KH Maruf Amin diharuskan mampu menjalankan amanah dengan baik. Hal itu lebih penting dibanding mempersoalkan asal partai politiknya apakah koalisi atau oposisi.
- Koalisi Gerinda-PKB Makin Solid, Gus Fawait: Kami Membela Kepentingan Rakyat
- PTM SD dan PAUD Terlalu Berisiko, Pengawasan Prokes Harus Ketat
- Kadin Surabaya Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Tapera
"Yang penting kebersamaan, keutuhan untuk menyongsong masa depan. Kalau memang kekuatan yang kita miliki punya potensi untuk memberikan kontribusi buat kemajuan ke depan, kenapa tidak (berkoalisi),†ucap Akbar di acara Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan Forum Pejuang NKRI mengusung tema Gembira Menyambut Pelantikan Presiden-Wapres terpilih sebagai bahian dari Pesta Demokrasi, di Hotel Bidakara, Selasa (15/9).
Akbar berpendapat tokoh-tokoh yang didapuk Jokowi harus memiliki kompetensi untuk memperkuat kabinet Jokowi ke depan. Namun demikian, apapun keputusan presiden dalam memilih kabinet harus dihormati semua pihak.
Pun demikian dengan kemungkinan oposisi masuk kabinet. Baginya, tidak ada istilah oposisi melainkan perlu adanya check and balance dalam pemerintahan.
"Kita tidak akrab dengan istilah oposisi, tapi kita membutuhkan kekuatan politik yang mampu mewujudkan mekanisme check and balance, itu saya kira penting," tandasnya, seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.[mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pakar Sebut Popularitas Syarat Utama Memperebutkan Kursi Wali Kota Surabaya
- Hakim Tolak Gugatan Kader PDIP Kota Madiun Terkait Pemecatannya
- Wacana Pemekaran Dapil Mencuat, Gabungan Parpol dan Ormas Banyuwangi Geruduk Kantor KPU
