Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan membuat ekonomi rakyat yang sudah mulai membaik menjadi rontok. Padahal ada alternatif lain yang bisa dilakukan pemerintah tanpa perlu menaikkan harga BBM dalam meminimalisir kebocoran anggaran.
- BBM Naik Lagi, Shell Super Rp 15.380 dan Pertamax Rp 14.000
- BLT BBM Tepat Sasaran, BPKP Awasi dari Tahap Perencanaan hingga Pendistribusian
- Habib Rizieq Tak Ikut Aksi 2309, Ada Apa?
Ekonom senior DR. Rizal Ramli mengurai, kini inflasi memang hanya 5 persen. Tapi, inflasi dalam hal makanan sudah mencapai 11,5 persen. Artinya rakyat memang sudah betul-betul dalam keadaan kesusahan.
“Kok tega-teganya naikkan harga BBM. Apa bisa ditunda atau dicari alternatif lain tanpa perlu naikkan harga BBM? Bisa banget!” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/9).
Menurut Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu, kenaikan harga BBM bisa ditunda karena harga minyak mentah dunia sudah mulai turun. Harga minyak mentah dunia memang pernah naik sampai 120 dolar AS per barel. Hari ini sudah kembali turun ke 89 dolar AS per barel.
Dengan kondisi demikian, maka tidak masuk akal jika kemudian BBM harus naik. Kecuali, pemerintah memang sedang berupaya menutup inefisiensi di Pertamina.
Baginya, Presiden Joko Widodo tidak kreatif dalam mencari solusi. Jalan yang diambil selalu yang termudah, yaitu menambah utang dan menaikkan harga-harga, yang semua itu membuat rakyat menjadi susah.
“Pejabat yang ilmunya cuman segitu, tidak usah S3! Negara lain menurunkan harga BBM, Indonesia menaikkan. Dasar koplok,” tegasnya.
Bukan Rizal Ramli namanya jika hanya mengkritik tanpa memberi solusi. Dia turut mengurai bagaimana cara yang bisa diambil pemerintah tanpa harus menaikkan harga BBM. Pertama, pemerintah harus menghentikan pengeluaran yang tidak perlu. Salah satunya menghentikan proyek pembangunan ibukota baru yang oleh Rizal Ramli disebut abal-abal.
“Kedua, kurangi pengeluaraan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konsitusi yang anggarannya malah dinaikan 4 kali lipat, padahal kinerja payah. Ketiga, badan-badan baru dan staffing potong,” tegasnya.
Selanjutnya, Jokowi juga bisa perintahkan komisaris dan direksi potong inefisiensi Pertamina dan PLN sebesar 20 persen. Langkah ini bukan hal yang sulit asal mereka bersih dan profesional, bukan titipin politik dan utang budi Jokowi.
“Kalau itu dilakukan, tidak perlu BBM naik!” tegasnya.
Masih ada cara lain. Beber Rizal Ramli, pemerintah memang tengah fokus mengurai cicilan bunga dan pokok utang yang mencapai Rp 805 triliun pada tahun ini. Angka tersebut setara dengan sepertiga APBN.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Finalis Tokoh Dunia OCCRP, Tak Layak Hadiri Prosesi Pemakaman Paus Fransiskus
- Ngadep dan Sebut Jokowi Bos, Menteri-menteri Lakukan Pemberontakan Kecil ke Prabowo
- Bertemu Sespimmen Polri di Solo, Ada Upaya Jokowi Ingin jadi Pusat Perbincangan Publik
