RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat seperti; Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), purnawirawan TNI Polri, akademisi dan elemen masyarakat lainnya.
- Kepala Basarnas Terjaring OTT, Presiden: Hormati Proses Hukum
- Buntut Akun Fufufafa, Prabowo Diyakini Bakal Waspadai Gibran
- Cawawali Probolinggo Zainal Arifin Bersih-bersih Sampah di Sungai
Karena berujung kegaduhan, maka pembahasan RUU HIP tersebut sudah seharusnya dihentikan.
Selain itu, RUU HIP dianggap mengarah pada upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
Atas dasar itu, Gerakan Daulat Bumi Putera mendesak DPR untuk segera mencabut dan tidak lagi membahas RUU HIP.
"Mendesak DPR RI segera mencabut RUU HIP untuk dibatalkan dan mendesak pemerintah menolak pembahasan RUU HIP," tegas Sekretaris Jenderal Gerakan Daulat Bumi Putera, Ridwan Umar dalam keterangannya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/6).
Ridwan Umar juga berharap aparat kepolisian dalam hal ini Kapolri Jenderal Idham Azis untuk memeriksa pihak-pihak yang dianggap erat kaitannya dengan RUU HIP tersebut. Mulai dari Panitia Kerja (Panja) RUU HIP di DPR hingga partai politik yang menjadi inisiator RUU kontroversial tersebut.
"Menurut kami, para pihak tersebut di atas diduga kuat berpotensi melakukan makar dengan coba mengubah dasar negara Pancasila," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemerintah Dinilai Sudah Tepat Alihkan Subsidi BBM ke BLT
- Bagikan Ribuan Nasi dan Susu di Jum'at Berkah, Komitmen Pilar 08 Bergerak Menangkan Prabowo-Gibran
- Terima Putusan MK soal Pemilu Terbuka, Puan: PDIP Taat Konstitusi
