Meski sedikit terlambat, namun sikap kritis Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sudah tepat.
- Terungkap, Andesit Wadas Miliki Kekayaan Senilai 140 Juta Dolar AS
- Tiga Paslon Pilkada Sidoarjo Deklarasi Pemilu Sehat Dan Jurdil
- Besok, KPU Surabaya Gelar Debat Publik Pilwali 2024 Kedua
Kritikan Said Aqil memang terkait dengan janji saat Pilpres soal fasilitas kredit untuk PBNU. Menurut Satyo, hal itu sudah pasti ditolak oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang dinilai sebagai sosok yang antiekonomi Pancasila dan kerakyatan.
"Karena fasilitas kredit tersebut sama saja akan memperkaya rakyat miskin, pelaku usaha kecil dan rumahan serta Koperasi," kata Satyo.
Bahkan, Satyo menyebut Sri Mulyani menganut ideologi neoliberalisme yang tidak akan memberikan uang secara cuma-cuma kepada Ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.
"Secara ideologi Sri Mulyani itu diharamkan, karena SMI menganutideologi neoliberalisme SMI," pungkas Satyo.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DKPP Tambah Anggaran Rp10 Miliar, Komisi B Tekankan Untuk Kepentingan Warga Surabaya
- Relawan: Usir Para Brutus di Lingkaran Jokowi
- Moeldoko Nyatakan Pasang Badan, Rocky Gerung: Kayak Preman!
