Tidak ada sejarahnya Majelis Ulama Indonesia meminta jabatan kepada pemerintah.
- Blusukan ke Pasar Tanjung, Ning Ita Pastikan Tidak Ada Relokasi
- Arief Poyuono Sarankan 75 Pegawai KPK Diberhentikan Dengan Hormat dan Diberi Pesangon
- Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, Kholiq Meninggal Dunia Pagi Ini
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas terkait isu permintaan jabatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kalau secara historis, MUI tidak akan pernah melakukan itu ya (meminta jabatan). BUMN juga sudah membantah bahwa tidak ada (permintaan jabatan oleh MUI), berarti kan memang tidak ada," kata Anwar Abbas seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/3).
Menurutnya, isu soal permintaan jabatan di internal MUI adalah persoalan serius. Sebab bila hal tersebut benar, maka sama saja mencoreng keberadaan MUI selama ini.
"Bagi saya, kalau itu benar terjadi berarti ada pelanggaran kode etik. Saya sangat serius menanggapi, kalau ada ya. Tapi kan udah dibantah sama Kementerian BUMN," tandasnya.
Isu permintaan jabatan oleh MUI mencuat dalam laporan Tempo. Disebutkan, dugaan permintaan jabatan terjadi saat ada lobi dari pemerintah terkait fatwa halal vaksin AstraZeneca.
Namun di sisi lain, Kementerian BUMN juga telah membantah kabar tersebut. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga memastikan kabar tersebut tidak benar.
"Perlu kami sampaikan bahwa kami di Kementerian BUMN sampai hari ini tidak pernah ada permintaan komisaris untuk MUI ataupun pejabat-pejabat di MUI," tegas Arya Sinulingga.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- MUI Tuntut Dunia Hentikan Kekejaman Israel di Gaza
- MUI Desak Prabowo Tunda Kenaikan PPN 12 Persen
- 30 Pelaku UMKM Ikuti Sosialisasi Sertifikasi Halal, Pemkot Surabaya Gandeng Kemenag dan MUI
