Meski terbilang baru hadir sebagai wakil rakyat, keberadaan alat kelengkapan di DPRD Ngawi diduga ada masalah internal.
- KPU Surabaya Luncurkan Si Mbois, Jingle, dan Mars Pilwali Surabaya
- Cerita Pilu Bocah 12 Tahun Korban APG Semeru yang Sempat Terpisah dengan Orangtuanya
- Hari Pertama Kerja, Bupati Ipuk Keliling Tinjau Pelayanan Publik Berjalan Optimal
Dalam sidak terhadap proyek senilai Rp 4 miliar lebih tersebut terlihat yang nongol di lokasi hanya Slamet Riyanto Ketua Komisi IV DPRD Ngawi.
Pemandangan ini sangat kontras jika dilihat dari komposisi jumlah anggota komisi yang ada.
"Kalau sudah tidak akur lagi jelas patut dinilai. Buktinya saat sidak seperti itu padahal demi kepentingan rakyat sebagai wakilnya dalam pengawasan proyek negara. Malah hanya satu orang bagaimana ini jangan-jangan ada sesuatu," ujar salah satu narasumber yang enggan disebut namanya pada Kantor Berita , Rabu (27/11).
Jelasnya, kehadiran wakil rakyat seharusnya akur dalam peranya sebagai fungsi pengawasan dan kontrol birokrasi. Jangan terbalik, hanya lantaran kepentingan atau sesuatu hal kecil dijadikan suatu alasan untuk meninggalkan kewajiban.
"Dengan kejadian itu badan kehormatan dewan harus hadir menyikapi atau setidaknya melakukan konfirmasi agar kejadian serupa tidak terulang," ulasnya.
Sementara Slamet Riyanto selaku ketua komisi hanya menulis beberapa item temuan terkait sidak yang individu ke lokasi proyek pengerasan jalan tepatnya di Desa Teguhan, Kecamatan Paron pada Selasa kemarin, (26/11). Dari temuanya itu dijadikan satu rekomendasi untuk segera diperbaiki kembali sebelum diserahkan ke pemerintah dari rekanan.[pr/aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pak Yes: Pahlawan Nasional Jadikan Momentum Gerakan Pemberantasan Kebodohan dan Kemiskinan
- Tepat di Hari Arsitektur Indonesia, Gubernur Jatim Resmikan Masjid Raya Karya Ridwan Kamil
- Kumpulkan Seluruh Camat di Kabupaten Bondowoso, Pj Bupati Beri Peringatan Keras Soal Kewenangan
