Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) yang antikritik dan melarang wartawan liputan dinilai sebagai pemimpin yang otoriter.
- Dishub Targetkan Trans Jatim Buka Rute Hingga Madura, DPRD Jatim Ingatkan Pentingnya Pembenahan Terminal di Bangkalan
- Soal HAM Masa Lalu, Jokowi Harus Minta Maaf ke Umat Islam, ABRI dan Megawati
- Mahfud MD Meluruskan Ucapannya: Kita Perlu Pemimpin Kuat Tahun 2024 Bukan Karena yang Sekarang Gagal
Dikatakan Andrianto, pemimpin dengan sikap otoriter tidak bagus bagi masyarakat yang dipimpinnya yakni Kota Surabaya.
Yang namanya pemimpin, lanjut Andrianto, tidak boleh sok hebat. Ketika kritikan ditujukan padanya harusnya bisa menerima sebagai bentuk pengawasan publik.
Salah satu bukti sikap otoriter Risma, sambung Andri, yakni tak mau mencairkan dana gaji ke-13 PNS. Padahal itu adalah amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian melarang wartawan JTV Dewi Imroatin meliput dengan alasan tidak berkenan diwawancarai karena terlalu kritis.
"Tipikal yang otoriter ini sangat merugikan warga. Berulang kali lho yang ditampilkan Risma seperti ini. Ini bahaya buat demokrasi," demikian Andrianto.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Elektabilitas Naik Signifikan di Pemilih Generasi Z, Gerindra Jatim: Prabowo Berjuang Wujudkan Generasi Muda Yang Hebat
- DPP Pastikan Musda Partai Demokrat Jatim Akan Digelar Akhir Tahun
- Muslim Arbi: Ganjar Tidak Meninggalkan Karya Monumental Selain Kemiskinan, Wadas, Kendeng, dan Perkara E-KTP
