Dalam kasus suap impor bawang putih, sebenarnya pihak yang paling bertanggungjawab adalah Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
- Bertabur Hadiah, Bank BTN Resmi Luncurkan Batara Spekta
- Dukung UMKM, Bank BJB dan Perumda Pasar Jaya Gelar Pasar NgeDIGI
- Perkuat Hubungan Bilateral dengan Indonesia, Hong Kong Buka 13 Pameran Perdagangan
Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menangkap seorang anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Dhamantra, bersama lima orang pihak swasta lainnya sebagai tersangka kasus suap impor bawang putih, hal itu diduga sebagai bentuk kongkalikong.
Selama ini anggota DPR RI menjadi mitra kerja dengan menggandeng pihak swasta memuluskan proyek impor bawang putih.
"Kalau Komisi VI itu kan cuma memfasilitasi aja, dia itu kongkalikong. Memang dua Kementerian itu (Kementan dan Kemendag) selalu 'main mata' di situ," kata Trubus.
Trubus menyatakan, terkait mekanisme impor dan dugaan keterlibatan dua kementerian itu dilakukan di bawah kendali Kementan dan proses perizinannya pada Kemendag.
"Jadi, main mata disitu kemudian dengan mitra dewannya (anggota Komisi 6 DPR) disitu juga tahu. Dia juga mau minta jatah juga," kata Trubus.
Guru besar dari Universitas Trisaksti ini menilai, dugaan keterlibatan pihak swasta dalam urusan impor bawang putih diduga dijembatani oleh anggota dewan yang terjaring OTT KPK.
"Kalau mekanismenya itu memang melalui anggota dewan, cuma kalau swasta kan dengan metode pendekatannya Public Private Partnership (PPP) antara pemerintah dengan swasta saling kerjasama untuk mengimpor," kata Trubus.
Lebih lanjut, Trubus menilai ada upaya pengadaan barang dan jasa dalam kasus impor bawang putih ini. Menurut dia, usulan impor-mengimpor itu lantaran ada sejumlah pihak yang menginginkan impor itu sendiri.
"Itu kan enggak perlu impor sebenarnya, kayak bawang, cabe. Ya kita nggak perlu impor karena kan kita negara agraris," pungkasnya.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Catat! Sejumlah Kereta Jarak Jauh Berangkat Lebih Awal Mulai 1 Juni
- Buka Gebyar Pembangunan Perkebunan, Gubernur Khofifah: Sub Sektor Perkebunan Berkontribusi 14,54
- Emas Logam Mulia Tawarkan Investasi Paling Aman Hadapi Resesi Global
