Tiga kesepahaman politik antara Nasdem dengan PKS disebut hanya sebagai panggung depan sebuah pertemuan politik. Panggung depan Nasdem sebagai representasi partai berideologi nasionalis dan PKS sebagai partai Islam.
- Sikapi Perang Rusia-Ukraina, PBB Bisa Tiru Langkah Jokowi
- Sebelum Diterapkan, Pemerintah Harus Kaji Serius Dampak Wacana Kenaikan PPN Dari Sri Mulyani
- Hutan Papua Disorot NASA, Ketua DPD RI: Seperti Pidato Presiden di KTT, RI Komit Tekan Deforestasi
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an, Kamis (31/10).
Menurut Ali, ada tafsir politik yang kuat terkait upaya Nasdem membangun bargaining politik terhadap koalisi pemerintahan Jokowi.
Ali menduga, pertemuan Nasdem-PKS juga membahas langkah politik untuk mencari mitra koalisi di pemilu 2024 mendatang.
"Banyak kemungkinan. Karena politik adalah seni kemungkinan. Segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja itu bagian dari bargaining politik, bisa juga sebagai ancang-ancang untuk mencari mitra koalisi 2024," kata Ali Rif'an.
Ali melihat selama ini, pola Nasdem selalu mengambil langkah lebih awal dalam mengusung setiap calon, baik Pilkada maupun Pilpres.
Ali menyebutkan beberapa contoh seperti Ridwan Kamil di Pilgub Jabar dan Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.
"Pola Nasdem memang ingin start lebih awal untuk mengusung calon, baik pilkada ataupun pilpres. Di pilakada kita masih ingat Nasdemlah yang pertama kali mengusung ridwan kamil. Di Pilpres kita juga ingat Nasdem pertama kali ngusung Jokowi. Ini soal strategi," demikian analisis Mantan Manajer Riset Poltracking Indonesia ini, seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
Dalam pemerintahan di periode kedua, Jokowi memilih 3 kader Partai Nasdem sebagai pembantunya. Tiga kader itu diantaranya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menkominfo Johnny G. Plate.
Sedangkan PKS sejak awal pemerintahan Jokowi selalu berada di luar pemerintahan menjalankan fungsi oposisi.[mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bawaslu Bakal Panggil ASN di Kabupaten Malang Atas Dugaan Keterlibatan Dukung Salah Satu Paslon.
- Pimpinan MPR: Wacana Perpanjang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Sudah Tidak Bisa Dilanjutkan
- Dituding sebagai Penerus Orba, Panglima TNI: Tunjukkan Mana Impunitas yang Diterima Prajurit Kalau Salah
