Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) pada Kamis (17/4/2025) kemarin meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk online melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- Semester Pertama 2020 SIG Bukukan Laba Bersih Rp 612 Miliar
- Bank Jatim (BJTM) Umumkan Rencana Negosiasi Pengambilalihan Saham Bank Banten (BEKS)
- Pemerintah Godok Skema KUR Bagi Alumni Program Kartu Prakerja
Peluncuran tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Plt. Ketua Umum Asbanda Busrul Iman dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir di Hotel Bidakara Jakarta.
Baca Juga: Tingkatkan Reputasi, BUMD Didorong Ikut ARA 2024
Dalam sambutannya, Busrul menjelaskan, launching SP2D Online melalui aplikasi SIPD-RI ini merupakan momen penting untuk menunjukkan implementasi nyata fitur ini di beberapa daerah sekaligus memperkuat sinergi pemda dengan BPD demi mendukung tata kelola keuangan yang modern dan terintegrasi.
”Kami berharap dengan adanya peluncuran ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pemda untuk segera mengadopsi SP2D Online sebagai bagian dari reformasi digital di Indonesia,” kata Busrul.
Dia tuturkan, SIPD memiliki banyak fungsi. Antara lain untuk memfasilitasi seluruh proses perencanaan, transaksi keuangan, hingga pelaporan seluruh pemda di Indonesia, yang tentu akan sangat membantu pemda dalam menerapkan SP2D secara online.
”Semoga dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman ini semakin mempermudah dan mempercepat implementasi SP2D online di seluruh pemerintah daerah di Indonesia," ucap Busrul.
"BPD sebagai mitra kerja pemda berkomitmen akan terus mendukung program kerja pemerintah daerah yang membutuhkan layanan jasa keuangan dan perbankan,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, dilangsungkan pula penandatanganan kerja sama antara Kemendagri dengan 24 Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia, termasuk Bank Jatim, terkait pelaksanaan SP2D secara online melalui aplikasi SIPD.
Busrul Iman yang juga sebagai Direktur Utama Bank Jatim turut menandatangani PKS tersebut bersama pimpinan BPD lainnya.
”Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam mendukung digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam proses pencairan dana yang dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan efisien melalui platform SIPD," ujar Busrul.
"Sistem ini memudahkan koordinasi antara Kemendagri dan BPD dalam mengelola dana pemerintah daerah secara real time,” tambahnya.
Sebagai bank daerah yang memiliki peran sentral dalam perekonomian Jawa Timur, Bank Jatim menyadari betul pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurut Busrul, penandatanganan PKS ini adalah wujud komitmen Bank Jatim untuk menjadi bagian aktif dalam transformasi digitalisasi keuangan daerah.
”Penerapan SIPD selaras dengan era transaksi non tunai dan digitalisasi sehingga harus dioptimalkan bersama-sama," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, implementasi digitalisasi keuangan daerah telah menjadi urgensi di era seperti sekarang ini.
Sebab dengan adanya digitalisasi dapat mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien guna mendorong transparansi serta percepatan transaksi.
Oleh karena itu, pihaknya berharap semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan bisa membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun Jawa Timur.
Sementara itu, Tomsi Tohir menegaskan, Kemendagri memiliki peran strategis dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Karena itu, dibutuhkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, serta daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah pun, kata Tomsi, wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam SIPD RI.
Menurutnya, tujuan penerapan SIPD ini untuk mempermudah mengambil keputusan serta mempermudah monitoring dan evaluasi maupun mengkonsolidasikan statistik data keuangan secara online dan real-time.
Hingga kini sudah ada 22 provinsi, 28 kabupaten dan 16 kota yang siap menjalankan SP2D Online melalui SIPD RI. ”Dengan demikian, asas transparansi akan terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bank Jatim - Pemkab Blitar Launching SIPD E-Blud dan Serah Terima CSR
- Bank Jatim Excellent For The Financial Performance During 2023-2024
- Bank Jatim Dorong Transparansi Melalui Keikutsertaan BUMD di Ajang ARA 2024
