Sri Mulyani Mau Bailout Jiwasraya yang Dirampok, Tapi Nolak Subsidi BPJS untuk Rakyat

Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka peluang untuk memberi dana talangan atau bailout pada PT Asuransi Jiwasraya menuai sorotan.

Ini lantaran bailout diberikan untuk menutupi kerugian negara akibat perampokan yang secara nyata dilakukan di perusahaan BUMN tersebut.

Baca Juga

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu merasa heran dengan langkah Sri Mulyani lantaran dulu saat Jiwasraya terkena dampak krisis 1998, menteri dua periode itu enggan memberikan dana dari APBN.

“Tapi saat dirampok (seperti) saat ini, ada ide mau berikan dana PMN dari APBN. Apakah aliran dana hasil rampokan mau ditutupi?” Tanya Said Didu melalui akun Twitter pribadi, Senin (2/3).

Seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Said Didu lantas membandingkan kasus penggelontoran dana Jiwasraya dengan BPJS Kesehatan yang mengalami defisit.

Dalam kasus ini, pemerintah memang telah memberi suntikan dana sebesar Rp 13,5 triliun. Namun demikian, Sri Mulyani sempat mengancam akan menarik insentif tersebut jika PP 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan dibatalkan. PP ini sendiri berisi tentang kenaikan iuran BPJS di semua kelas per tahun ini. Kenaikan iuran itu mencapai dua kali lipat.

“Mohon penjelasan Ibu sehingga mau bailout perampokan Jiwasraya, sementara Ibu menolak: 1. Tambahan subsidi buat BPJS sehingga bebani rakyat. 2. 2006-2007 Ibu menolak bantu Jiwasraya padahal risiko krisis 98, bukan perampokan. 3. Apa yang Ibu mau tutupi dari perampokan ini?” terang Said Didu.

Menurut Said Didu, alasan dirinya menolak bailout lantaran kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 15 triliun dari Jiwasraya terjadi karena adanya perampokan.

Said Didu tidak ingin kerugian besar itu ditutup dengan menggunakan uang negara. Setidaknya ada tiga alasan mengapa mantan staf khusus Menteri ESDM itu menolak ide menteri berpredikat terbaik dunia tersebut.

“Saya menolak ide bailout Jiwasraya karena, pertama perampok dan penikmat hasil rampokan selamat,” urainya.

Selain itu, dia juga menolak lantaran ada fenomena yang harus dibongkar. Fenomena itu adalah perampokan jelang Pilpres.

“Ini perampokan ketiga tiap mau Pilpres, 2003 Bank CIC Rp 2,3 T, 2009 Bank Century Rp 6,7 T, dan 2019 Jiwasraya sekitar Rp 15 T,” pungkasnya.

Sementara alasan ketiga karena dana APBN sangat berat. Terutama untuk bayar utang negara yang menggunung.

ikuti terus update berita rmoljatim di google news

BERITA LAINNYA