apbd jatim

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberi banyak catatan dan rekomendasi terkait Perda Perubahan APBD Jatim tahun anggaran 2024 disahkan melalui rapat paripurna DPRD Jatim pada 9 Agustus 2024. Catatan dan rekomendasi tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jatim. Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Mendagri tersebut, DPRD Jatim bersama eksekutif telah menggelar rapat pembahasan tindak lanjut di ruang Banggar DPRD Jatim pada 26 September 2024.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sidang dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) APBD Pemprov Jatim dengan terdakwa, Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (19/9).

Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menggelar sidang dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) untuk kelompok masyarakat (Pokmas) APBD Jatim dengan dua terdakwa Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Selasa (11/4).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Propinsi Jatim, Eddy Tambeng Widjaja mengaku tak pernah melakukan survey ke kelompok masyarakat (Pokmas) yang menerima dana hibah Pokir.

Kinerja realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran (TA) 2022 Provinsi Jawa Timur menunjukkan progres yang menggembirakan. Hal itu terbukti berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2022 serta rekonsiliasi 10 Januari 2023 untuk realisasi pendapatan Provinsi Jawa Timur mencapai 107.47% atau setara dengan Rp. 31.77 trilliun. Realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan Rp. 29,56 triliun.

APBD Jawa Timur 2023 akhirnya disahkan pada tanggal 10 Nopember. Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Akhmad Iskandar, Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Wakil Ketua lainnya, yakni Anik Maslachah dan Sahat Tua Simanjuntak. 

Jelang laporan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2023, sejumlah fraksi di DPRD Jatim mulai bersuara untuk menjaga kondusivitas Jatim  menghadapi ancaman resesi global yang sudah diingatkan Presiden RI, Joko Widodo maupun Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid 19 di rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur hanya terserap rata-rata sepuluh persen sampai dengan pertengahan tahun 2022. Karena itu, pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) 2023, Pemprov Jatim diminta untuk mengalihkan alokasi anggaran tersebut pada sektor UMKM yang masih terpuruk akibat pandemi.

Meski masih berada di situasi pandemi Covid-19, realisasi pendapatan APBD Jawa Timur 2021 menempati peringkat pertama nasional yakni mencapai 103,97 persen. Dari target pendapatan sebesar Rp32,9 trilyun, sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp34,2 trilyun.

Setelah melalui pembahasan di Komisi -Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Jatim tahun anggaran 2022 diproyeksikan bertambah sekitar Rp. 178 miliar, sehingga total kekuatan pendapatan daerah menjadi Rp.27,644 triliun dari yang semula Rp.27,463 triliun.