BBM

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan untuk warga warga Jember, pada Minggu (18/9). Bantuan untuk meringankan beban masyarakat Jember yang terdampak akibat naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, memastikan data pelanggan MyPertamina tetap aman.

Pemerintah mengklaim dengan mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi bakal menurunkan angka kemiskinan yang kian meningkat setiap tahunnya.

Semakin massifnya aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, Presiden Joko Widodo harus segera membatalkannya lantaran tuntutan rakyat sudah mulai terlihat berubah dari turunkan harga BBM menjadi turunkan Jokowi dari jabatan Presiden.

Bila unjuk rasa penolakan kenaikan harga bakar minyak (BBM) makin massif, citra Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 akan dipertaruhkaan di mata dunia.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyesalkan alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, Solar, dan nonsubsidi Pertamax.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Jember menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DRPD Jember, Selasa (6/9). Mereka menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengunjungi Pasar Babat, di Kecamatan Babat untuk memastikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga BBM.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Kediri di Jalan Soekarno Hatta Katang.

Sikap PDIP yang tidak lantang menolak kenaikan harga BBM mendapat sorotan tajam. Pasalnya, PDIP kerap kali mengklaim sebagai partai "wong cilik".

Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Persaudaraan Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) menolak keras kenaikan harga BBM.

Sebenarnya masih ada solusi alternatif yang dapat dilakukan pemerintah tanpa menaikkan harga BBM. Karena itu, pemerintah sebaiknya segera membatalkan kenaikan harga BBM yang dapat menambah beban rakyat.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkritik keras kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, yang seharusnya dihapus di negeri ini adalah korupsi, bukan subsidi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, serta nonsubsisi jenis Pertamax.