Benny K Harman

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman mengkritik pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 6 ketua umum partai politik (Parpol) koalisi pemerintahan, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (2/5) lalu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyentil anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI.

Di tengah krisis, ekonomi ambruk hingga banyaknya persoalan di Indonesia dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu membawa Indonesia keluar dari persoalan yang ada dan memandunya ke arah yang lebih baik.

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidentialyang dipatok sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional terus mendapat kritikan. Kali ini kritik tajam datang dari politisi Partai Demokrat, Benny K. Harman.

Kedatangan 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Sulawesi Selatan telah menggemparkan publik. Pasalnya, mereka datang di saat pemerintah sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat akibat melonjaknya kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.

Kritik politisi Partai Demokrat, Benny K. Harman soal pasal penghinaan presiden dalam Rancangan KUHP, ditanggapi Menko Polhukam, Mahfud MD.

Max Sopacua dan kawan-kawannya dari kubu Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal diperingatkan untuk tidak terus menerus mengutak-atik kasus Hambalang.

UUD Negara Republik Indonesia telah secara eksplisit membatasi masa jabatan presiden hanya boleh 2 periode. Pembatasan ini dinilai memiliki alasan yang signifikan untuk keberpihakan kepemimpinan di negeri ini.