Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menolak Laporan awal dana kampanye (LADK) 4 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Jember. Sebab, ada sejumlah Calon Legislatif (Caleg) DPRD setempat tersebut belum memiliki akun LADK.
dana kampanye
Munculnya Usulan Penghapusan Laporan Dana Kampanye Diduga Permainan Bohir Kekuasaan
Munculnya usulan tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan menghapus perihal Laporan Penerimaan Sumber Dana Kampanye (LPSK) mendapat kritikan dari banyak kalangan.
"Bandar" Makin Leluasa Money Politics Jika Kewajiban Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dihapus
Wacana penghapusan kewajiban peserta Pemilu 2024 membuat Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye atau LPSDK dinilai hanya akan membuat para “bandar” lebih leluasa melakukan money politic. Baik untuk mendukung partai maupun kandidat presiden dan kepala daerah pada Pemilu 2024.
Oligarki Potensi Sumbang Dana Kampanye, Netfid: 60 Persen Anggota Parlemen Pebisnis
Sumbangan dana kampanye calon anggota legislatif (Caleg) berpotensi bersumber dari kelompok oligarki.
