Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan fraksi-fraksi telah menyepakati sejumlah kebijakan atau formulasi baru terkait pembahasan Undang-undang (UU).
DPR
Konten Porno Hingga Judol Marak di Instagram dan WhatsApp, Pemerintah Didesak Panggil Meta
Saat ini marak konten porno di WhatsApp hingga Instagram yang dapat merusak moral pengguna media sosial.
DPR Imbau Publik Tunggu Pembahasan Revisi UU Pemilu Terkait Penghapusan Presidential Threshold
Komisi II DPR mengimbau kepada publik agar menunggu pembahasan lebih lanjut mengenai revisi Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
DPR Sahkan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR) mengesahkan Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 pada Kamis siang (5/12) di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
DPR Pastikan Tidak Bangun Gedung Baru Meski Tambah 2 Komisi Plus 1 Badan
Meski ada dua penambahan komisi baru, dan satu badan aspirasi masyarakat, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan tidak berencana menambah fasilitas.
DPR Harus Bikin UU Berkualitas, Jangan Tunduk Kepentingan Cukong
Anggota DPR RI yang baru dilantik diharapkan dapat melakukan perbaikan dalam proses legislasi, terutama dalam penyusunan undang-undang (UU). Pasalnya sering kali UU yang tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) justru diprioritaskan.
Revisi Kilat UU Pilkada Demi Kepentingan Elit dan Pembangkangan Konstitusi
Setara Institute mengkritik Persetujuan Badan Legislasi (Baleg) DPR atas revisi Undang Undang Pilkada yang diklaim sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Negara Dihancurkan Orang Nomor Satu di Indonesia, BEM SI Siap Kepung DPR RI
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan segera konsolidasi untuk "mengepung" gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
DPR Desak OJK Atasi Masalah Pinjol dan SLIK
Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) mengungkapkan fakta mengejutkan. Sebanyak 40% pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ditolak karena calon nasabah memiliki riwayat kredit yang buruk akibat penggunaan pinjaman online (pinjol). Hal ini menunjukkan bahwa maraknya pinjol tidak hanya berdampak pada keuangan pribadi, tetapi juga menghambat masyarakat dalam mewujudkan mimpi memiliki rumah sendiri.
KPK Usut Dugaan Korupsi Libatkan Anggota BPK dan DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan anggota BPK RI berinisial AS dan anggota DPR RI berinisial HG.
Hak Angket DPR: Drama Politik atau Upaya Nyata Memperbaiki Demokrasi?
Wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 dipertanyakan Founder Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio.
Kejagung Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPR Terendah
Kejaksaan Agung menjadi salah satu institusi penegak hukum yang paling dipercaya publik.
Polri Didesak Usut Dugaan Perbudakan Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit
DPR RI mendesak Polri agar mengusut tuntas dugaan terjadinya perbudakan di perusahaan perkebunan sawit milik PT. BSL di Kalimantan Barat.
Hakim MK Diminta Tidak Mempunyai Hubungan Keluarga dengan Presiden dan DPR
Warga negara bernama Mochamad Adhi Tiawarman mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) menguji Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
DPR Setujui Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres pada 19-25 Oktober 2023, Tidak Sesuai Rencana KPU
Jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) yang disesuaikan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu, akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hanya saja, rencana awal yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru dibuat lebih mundur.