Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule menyebut kebijakan utang yang diambil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membahayakan negara.
Iwan Sumule
Jika Luhut Tidak Terlibat Dugaan Bisnis PCR, Seharusnya Berani Diaudit BPK dan KPK
Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) telah melaporkan Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) ke Polda Metro Jaya atas dugaa kolusi dan nepotisme bisnis PCR.
Tindak Lanjuti Laporan Iwan Sumule, Polda Metro Jaya Panggil Senator ProDEM
Polda Metro Jaya terus melakukan pengembangan atas laporan yang diajukan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/5734/XI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 22 November 2021.
Iwan Sumule dan Rombongan Serahkan Bukti Bisnis PCR Luhut dan Erick ke Polda Metro
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule menjalani klarifikasi atas pelaporan terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir terkait dugaan KKN di bisnis PCR di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Prodem Laporkan Luhut Soal PCR, Arsul Sani: Saya Kira Pak Luhut Tidak Keberatan untuk Diselidiki
Menteri Koordiator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan oleh jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) ke Polda Metro Jaya lantaran buntut bisnis PCR.
Hari Ini, ProDEM Kembali Laporakan Luhut dan Erick ke Polda
Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) akan kembali mendatangi Polda Metro Jaya pada siang ini, Selasa (16/11). Mereka datang untuk melanjutkan niatan yang tertunda pada Senin kemarin (15/11).
ProDEM Desak Luhut Ditangkap dan Diadili, Ini Alasannya
Klarifikasi pihak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tentang keterlibatan dalam bisnis PCR dalam PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) seolah menegaskan bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus ini, sehingga tidak bisa dijerat dengan UU 20/2001 tentang Tipikor.
Dipertanyakan, Apakah Bisnis PCR Luhut Pandjaitan Atas Petunjuk Bapak Presiden?
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menguraikan di era Orde Baru (Orba), ada seorang menteri yang dikenal penurut sang Presiden Soeharto. Indikasinya, setiap apa yang diomongkan selalu diawali “atas petunjuk Bapak Presiden”.
Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Meroket 8,3 Persen, Iwan Sumule: Menkeu Terbalik Masih Terus Umbar Janji
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule bahkan menilai Sri Mulyani tidak jera dengan apa yang dilakukan selama ini.
Negara Yang Dibangun Oligarki dan KKN Tidak Akan Sejahterakan Rakyat
Jika kelompok oligarki masih menguasai kepemimpinan di negeri ini, maka rakyat Indonesia tidak akan sejahtera. Sebab, kelompok oligarki yang berkuasa tersebut berpotensi besar melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Iwan Sumule: Bansos Tunai Rawan Dikorupsi, Beda Dengan Bansos Beras
Kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang membagikan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 secara tunai tidak tepat.
Tolak Pernyataan Mahfud MD, Iwan Sumule: Konstitusi Hadir Menjaga Rakyat Dari Penguasa Zalim
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule termasuk salah satu pihak yang tidak sepakat dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bahwa hukum konstitusi boleh dilanggar demi keselamatan rakyat
Tanggung Jabatan Presiden Tiga Periode, Sekalian Seumur Hidup Biar Cucu Jadi Walikota
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menganggap wacana presiden bisa menjabat selama 3 periode, sebagai wacana orang yang sedang bermimpi di siang hari.
Ganjar Sudah Mulai Kagetan Seperti Jokowi, Berarti Serius Ingin Jadi Presiden
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menyoroti banjir yang merendam Kota Semarang pada Selasa sore (23/2).
Indeks Demokrasi Turun, Ketum ProDEM: Tapi Kok Masih Banyak Yang Bela Rezim?
Kualitas demokrasi di Indonesia terus dipertanyakan publik. Terlebih setelah beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif untuk mengkritisi pemerintah.