Menganggap kekuatan mutlak atau absolut Presiden Joko Widodo sudah tidak ada, menjadi salah satu alasan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, baru punya keberanian mengungkapkan soal adanya dugaan intervensi untuk menghentikan kasus korupsi KTP-elektronik.