Konflik Rempang

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tidak cukup sekadar mengakui kekeliruan pemerintah telah mengakibatkan konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Lebih dari itu, dia juga harus mundur dari jabatannya. 

Konflik di Pulau Rempang yang tidak kunjung terurai dengan baik menjadi alasan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten berencana menyambangi kantor Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Tujuannya, untuk meminta pertanggungjawaban atas konflik yang terjadi di tanah Melayu tersebut. 

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menghasilkan tuntutan penuntasan kasus tanah di Rempang, Kepulauan Riau (Kepri).

Pendekatan represif yang digunakan negara dalam menangani persoalan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau(Kepri) tidak akan menyelesaikan masalah. 

Ketua Majelis Syuro DPP Partai Ummat, Amien Rais didampingi Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ridho Rahmadi, berkunjung ke Desa Sembalung, Kecamatan Galang, Batam, Senin (18/9). Kunjungan itu untuk melihat dan mendengar secara langsung apa yang dirasakan oleh perwakilan 16 Kampung Tua yang ada di Rempang, Batam. 

Tragedi Pulau Rempang menjadi perjalanan kelam konflik lahan antara pemerintah-pengusaha-investor dengan masyarakat. Kesan pemerintah lebih mementingkan investor ketimbang rakyatnya sangat kentara sekali dalam tragedi Rempang ini. 

Penolakan masyarakat terhadap relokasi atau pengosongan lahan untuk pembangunan kawasan Rempang Eco City, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), berujung tindakan represif dari aparat keamanan. 

Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang permasalahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau tengah menuai polemik di masyarakat. Tepatnya saat mantan Walikota Solo itu bertanya, mengapa urusan Rempang harus sampai ke presiden. 

Aparat penegak hukum diminta tidak menggunakan cara-cara represif dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat. Jika ada permasalahan, baik soal lahan maupun pembiayaan anggaran dan perizinan, maka harus segera dikomunikasikan bersama dan dicari solusi yang inovatif. 

Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dalam penyelesaian konflik agraria di Rempang, Kepulauan Riau, patut disesalkan. Konflik tersebut melibatkan warga sipil dan pihak pengelola Proyek Rempang Eco City beserta tim gabungan aparat penegak hukum dengan menggunakan cara yang tidak humanis.