Usai membatalkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold), Mahkamah Konstitusi (MK) meminta revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dilakukan dengan mengacu sejumlah hal.
Usai membatalkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold), Mahkamah Konstitusi (MK) meminta revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dilakukan dengan mengacu sejumlah hal.