#PDIP

Pernyataan politisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang mendukung wacana Presiden Joko Widodo tambah masa amanah 3 tahun mendapat kritikan tajam.

Untuk menjaga pemilihnya, PDI Perjuangan dipandang harus mengusung Puan Maharani sebagai kandidat presiden di perhelatan tahun 2024 mendatang. Argumentasi utamanya, majunya Puan adalah momentum regenerasi kepemimpinan di internal PDI Perjuangan.

Politisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai Presiden Joko Widodo telah berhasil melakukan kerja nyata, seperti pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Suara masyarakat Jawa Tengah adalah kunci sukses bagi Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani jika ingin mengarungi Pilpres 2024. Untuk itu, Jateng yang menjadi kandang banteng harus bisa dijaga dengan baik.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi menyerahkan berkas pendaftaran untuk menjadi peserta Pemilu 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin kemarin (1/8).

Proses pendaftaran bakal calon peserta Pemilu Serentak 2024 dilakoni PDI Perjuangan sesuai jadwal yang ditentukan pada Senin pagi (1/8).

Jajaran Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menginput data Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rencananya, PDIP akan mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (1/8), pukul 08.00 WIB.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bakal menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas pengganti posisi mendiang Tjahjo Kumolo di posisi MenPAN-RB.

Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) menjadi syarat yang tidak mudah dan kendala bagi partai politik untuk menentukan calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024.

PDI Perjuangan keberatan atas penyematan status buronan kepada tersangka dugaan suap dan gratifikasi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming.

Gagasan melakukan kampanye di kampus dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) disambut baik DPR RI Fraksi PDIP. Hanya saja, muncul beberapa catatan sebagai syarat jika hal tersebut jadi diterapkan.

Kader-kader PDI Perjuangan Kota Surabaya mengenang 26 tahun tragedi kerusuhan 27 Juli 1996. 

Usai mengumumkan tersangka Mardani H. Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan foto dan surat DPO Maming.

Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming telah resmi menyandang status buronan KPK. Maming dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terhitung mulai hari ini, Selasa (26/7).