Pejabat Pajak

Terungkapnya oknum pejabat Kementerian Keuangan yang kekayaannya di luar batas kewajaran cukup jadi alasan bagi Presiden Joko Widodo mencopot Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan.

Demi pengungkapan dugaan transaksi keuangan mencurigakan pegawai Direktorat Jederal Pajak, Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta mengungkap tuntas lalu lintas uang itu.

Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai sangat geram dengan pernyataan Sri Mulyani yang seolah mengancam rakyat jika tak membayar pajak maka harga BBM akan naik tiga kali lipat.

Bukan hanya harta kekayaan bernilai fantastis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan usut pejabat yang melaporkan harta kekayaannya dengan nilai yang sedikit.

Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya harta pejabat pajak yang mencurigakan yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2012 lalu ternyata transaksi yang terjadi sebelum Rafael menjadi wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar klub motor gede (moge) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibubarkan, banyak kendaraan moge dijual di berbagai macam platform penjualan barang bekas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun ternyata sudah melakukan pengusutan.

Bukan hanya Rafael Alun Trisambodo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya genk pejabat pajak yang juga perlu dilakukan pemeriksaan terkait harta kekayaan yang mencurigakan.

Setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar klub motor gede (moge) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibubarkan, banyak kendaraan moge dijual di berbagai macam platform penjualan barang bekas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun ternyata sudah melakukan pengusutan.