pemilu 2024

Ketimpangan partisipasi pemilih pemilu di dalam negeri dan luar negeri pernah terjadi pada tahun politik 2019 silam. Hal ini yang berusaha diperbaiki Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Pemilihan umum merupakan instrumen dan menjadi bagian dari sistem demokrasi yang pelaksanaannya bisa menyesuaikan kebutuhan berdasar konteks waktu dan tempat. Demokrasi sendiri tidak mempunya bentuk baku yang dapat diterapkan sebagai model yang sama di setiap negara.

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 di luar negeri disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan beberapa metode pemenuhan hak suara. Dimana, terdapat 3 metode yang akan disediakan untuk supaya partispasi WNI di luar wilayah Indonesia bisa meningkat.

Delapan fraksi partai politik serempak menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Pengetahuan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri tentang Pemilu Serentak 2024, termasuk dari kalangan pelajar dan atau mahasiswa yang akan ikut memilih nanti, masih terbilang minim.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya memilih bergabung di Partai Golkar menjelang gelaran Pemilu Serentak tahun 2024.

Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri seperti sedang kecewa berat dengan Presiden Joko Widodo. Kekecewaan itu kemudian diluapkan dengan sejumlah sentilan saat memberi sambutan di acara HUT ke-50 PDIP beberapa waktu lalu.

Bawaslu Provinsi Lampung mengidentifikasi 96 potensi lokasi khusus yang tersebar di 7 kabupaten/kota untuk pencegahan pelanggaran dan mitigasi kerawanan pada awal tahapan pemutakhiran daftar Pemilih.

Mahkamah Konsitusi (MK) diyakini akan menolak gugatan Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017 Tentang Pemilu dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 terkait sistem proporsional terbuka.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, berharap KPU dan Bawaslu bisa bekerja sebaik-baiknya supaya insiden jatuhnya korban jiwa di kalangan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu 2019 tidak terulang lagi.

Penolakan delapan parpol di parlemen terhadap wacana sistem proporsional tertutup lebih karena dipengaruhi merugikan secara politik. Di sisi lain, PDIP merasa diuntungkan jika dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.

Delapan partai politik di parlemen yang menentang sistem proporsional tertutup diprediksi pada akhirnya akan mendukung PDI Perjuangan setelah menyadari bahwa sistem coblos tanda gambar partai itu lebih baik. Daya tawar partai di hadapan kader dan pemilih pun lebih tinggi.

Sikap tegas penolakan atas wacana pemberlakuan sistem proporsional tertutup patut diapresiasi oleh publik. Bahkan, 8 Fraksi DPR RI mendesak Mahkamah Konstitusi menolak sistem pemilu tertutup.

Terkait dengan perdebatan tentang sistem pemilihan proporsional tertutup, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashdiddqie mengingatkan agar diterapkan paska pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024.