pemprov jatim

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya mendukung program pencegahan terorisme serta reintegrasi bekas narapidana terorisme (Napiter).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong penguatan Halal Value Chain (HVC) melalui transformasi digital, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah.

Kekhawatiran masyarakat atas varian baru Covid yaitu MU harus disikapi tegas, dalam hal ini Pemprov Jatim. Salah satunya dengan melakukan pengawasan ekstra untuk kantong kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Jatim.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) bersama Provinsi Jawa Timur menorehkan prestasi restasi dalam ajang TOP BUMD Award 2021 yang diselenggarakan oleh majalah Top Business bekerjasama Institute Otonomi Daerah (i-OTDA).

Pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur sebesar 7,05 persen pada Kuartal II 2021 harusnya bisa lebih baik lagi dan lebih melesat. Hal itu dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka pertumbuhan ekonomi melesat ditengah pandemi Covid-19. Padahal, pertumbuhan ekonomi di Jatim biasanya selalu melebihi Nasional. 

Layanan kuratif pada pasien Covid-19 terus dioptimalkah oleh jajaran Pemprov Jatim bersama Satgas Covid-19. Setelah meluncurkan titik-titik depo pengisian oksigen gratis di sejumlah wilayah di Jatim, terbaru, kini Pemprov Jatim meluncurkan Mobil Reaksi Cepat Layanan Oksigen Gratis. 

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2020 tercatat sebesar Rp. 31,631 Triliun lebih atau 104,94 persen. Capaian ini melebihi dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp. 30,142 Triliun.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dinilai telah kebobolan atas molonjaknya kasus baru Covid 19 di Kabupaten Bangkalan.

Komisi C Desak Revisi Perda Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jatim karena pemanfaatannya belum maksimal, bahkan terkesan amburadul.

Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait temuan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2020.

Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dipertanyakan dalam melakukan recovery sektor ekonomi riil di bidang pertanian dan peternakan. 

Ribuan Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di Kabupaten Jombang dan Mojokerto belum terdaftar di Kemenkumham. 

Pemprov Jatim terus melakukan berbagai upaya untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir, utamanya selama bulan Ramadhan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Khususnya, bagi kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Pemprov Jawa Timur dinilai lemah dalam menjalankan pengawasan sistem pemerintahan sebagai langkah untuk mencegah korupsi.

Krisis pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terjadi di Pemprov Jawa Timur. Pasalnya, hingga saat ini ada 19 kepala OPD Pemprov Jatim yang dijabat Plt.