perludem

Pelanggaran aturan kampanye yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo, diungkap Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Para menteri Kabinet Indonesia Maju yang terlibat aktif dalam Pemilu Serentak 2024 sebaiknya mundur dari jabatannya di pemerintahan.

Teknis penghitungan suara pada Pemilu Serentak 2024 akan dibuat berbeda dari sebelumnya, yaitu untuk surat suara pilpres dan pileg dilakukan dalam waktu yang terpisah.

Tidak akan banyak perubahan dilakukan elite politik dalam berperilaku menuju Pemilu 2024. Utamanya, di tahun 2023 yang menjadi titik puncak saat peserta pemilu mendaftarkan diri di KPU RI.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan 3 lembaga penyelenggara pemilu pada Rabu kemarin (13/4), belum memberikan kepastian bagi terbitnya peraturan perundang-undangan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sesalkan ada figur yang menyandang status tersangka diusung partai politik menjadi calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020.