#PPKM Darurat

Pemerintah diminta untuk mendengarkan masukan para epidemiolog maupun para ahli terkait pandemi virus corona abru (Covid-19).

Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam mengatakan bahwa imun menjadi kunci agar mereka yang terpapar virus Covid-19 bisa segera pulih. Akan tetapi imun rakyat Indonesia saat ini sedang menurun karena memikirkan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dalam penanganan corona.

Berbagai tudingan soal siapa dalang di balik sebaran poster “Jokowi End Game” menyeruak ke publik. Poster itu berisi ajakan untuk menggelar aksi penolakan terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Mayoritas menuding kelompok oposisi sebagai penyebab kegaduhan.

Beredar poster berisi ajakan menggelar aksi menolak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di jejaring media sosial. Disebutkan, aksi dalam sebaran itu akan digelar pada Sabtu (24/7). Disebutkan pula bahwa demonstran akan melakukan longmarch dari Glodok menuju Istana Negara.

Politisi Partai Demokrat, Andi Arief menyayangkan pandemi Covid-19 masih belum bisa dikendalikan oleh pemerintah, meski sudah melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli kemarin. Sementara kini PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli. 

Politisi PKS Bukhori Yusuf memberikan sejumlah catatan kritis terkait evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat selama lebih dari dua pekan sejak 3 Juli berakhir 20 Juli dan diperpanjang hingga 25 Juli.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengaku lega dengan adanya kebijakan Pemerintah melalui Permenkumham No. 27/ 2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa PPKM Darurat.

Setelah Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak seluruh warga Kota Surabaya untuk tetap memperketat protokol kesehatan (prokes) dimana pun berada.

Nomenklatur Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat teah diubah pemerintah menjadi menjadi PPKM Level 1 sampai dengan level 4.

Kelompok mahasiswa hingga para driver ojek online di Bandung mulai meneriakkan penolakan atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Rabu (21/7). 

Pemerintah akhirnya mengeluarkan larangan masuk bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajaranya agar melakukan akselerasi penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat. Cepatnya bantuan sampai meringankan beban masyarakat di tengah masa PPKM Level 4 di Jawa-Bali.

Meski pemerintah tidak lagi menggunakan nama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, namun Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai yang terpenting adalah substansi dari program tersebut bisa dicapai.

Pulau Jawa dan Bali menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Level 4 selama lima hari ke depan.