Penyebaran wabah Covid-19 sudah tidak terbendung. Sehingga tidak tepat jika lockdown skala mikro diterapkan. Apalagi ada pernyataan Presiden Joko Widodo yang dianggap meremehkan terkait corona cukup hanya lockdown 1 kelurahan.
PPKM Mikro
Kebijakan PPKM Mikro Terlambat, Pengamat: Cara Berpikir Jokowi Harus Dikoreksi
Presiden Joko Widodo sudah salah tafsir atas UU Kekarantinaan Kesehatan sejak awal pandemik Covid-19 melanda tanah air. Pasalnya, pernyataan Presiden Jokowi soal pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dinilai terlambat.
PPKM Mikro Harus Konsisten Dijalankan Jika Mau Cegah Penularan Covid-19
Ketua DPD Golkar Jawa Timur Sarmuji meminta agar Pemprov Jawa Timur konsisten melaksanakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro di Jatim yang dimulai 9 Februari 2021.
Wali Kota Whisnu Dampingi Panglima TNI Tinjau Pelaksanaan PPKM Mikro di Surabaya
Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana bersama jajaran Forkopimda mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meninjau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di Surabaya, Kamis (11/2).
Reses, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Usung Tema PPKM Mikro dan Pendidikan
Saat masa reses, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wira Wati telah mempersiapkan tema-tema reses yakni salah satunya soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan Pendidikan.
Jokowi: Tidak Perlu Lockdown Kalau Yang Terkena Virus Cuma Satu Kelurahan
Presiden Joko Widodo menegaskan cara efektif pengendalian transmisi virus Covid-19 dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.
Ketua DPRD Jatim Angkat Bicara, PPKM Mikro Lebih Efektif Dimulai Dari RT
Ketua DPRD Jatim, Kusnadi angkat bicara terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro atau PPKM yang diberlakukan di Jawa Timur.
Standar Pembiayaan PPKM Mikro Rawan Dikorupsi, Tito Disarankan Tambah Instruksi Mendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi terkait pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan keluarahan untuk pengendalian Covid-19.