Prima

Putusan Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) berita acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, direspon Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) selaku pemohon perkara. 

Gugatan yang dilayangkan kembali oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dipastikan akan dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Upaya kasasi ke Mahkamah Agung menjadi langkah hukum yang akan diambil Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan verifikasi faktual (verfak) ulang bekerja tidak profesional.

Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), di mana isinya memerintahkan mengulang tahapan verifikasi, dijadikan bahan tambahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menunda pemilu menuai kontroversi. Putusan itu, dipandang seolah-olah memberikan dukungan pada isu penundaan pemilu yang ramai diperdebatkan.

Tragedi maut usai pertandingan Arema FC Vs Persebaya pada Sabtu malam (1/10) di Stadion Kanjuruan, Malang, dinilai merupakan puncak gunung es dari sekian banyak masalah kepribadian bangsa Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dinilai gagal paham dalam memahami aspirasi masyarakat dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Ini lantaran basis data yang digunakan untuk mengamini wacana penundaan pemilu bertumpu pada klaim big data.

Gerakan dan cita-cita melawan oligarki akan lebih mudah tercapai jika elemen masyarakat sipil dan partai politik berada dalam cara pandang yang sama.