Sertifikasi Halal

Untuk urusan sertifikasi dan produk halal, Indonesia sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar kedua di dunia masih kalah dengan negara lain. 

Kewajiban sertifikasi halal mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2024.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar sosialisasi pendaftaran sertifikasi halal untuk UMKM di lantai 2 Gedung Siola, Rabu (18/9). 

Sebanyak 19 ribu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kategori makanan dan minuman (mamin) di Kota Surabaya sudah bersertifikasi halal. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun terus berupaya memberikan pendampingan agar seluruh UMKM mamin tersebut bersertifikasi halal.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen terus mengupayakan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman (mamin), memiliki sertifikat halal. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa  terus mendorong percepatan pengembangan industri halal di Jatim.

Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) Jawa Timur (Jatim) menggelar penyuluhan sertifikasi halal untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Mojokerto. 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk tahun 2023 sejak awal tahun.

Direktur Utama PT Tiga Arya Inggil selaku pemegang brand Mie Kober, Dimitri Arya Firmansyah mengungkapkan, pihaknya membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan menggelar Halal Awareness sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab serta memberikan kenyamanan, keamanan kepada konsumen. 

Posisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan sertifikat halal kepada produk dan makan menjadi bahan perdebatan, semenjak adanya logo baru halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Tim Kuliah Kerja Nyata dan Pengabdian kepada Masyarakat (KKN Abmas) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) membantu Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) untuk meraih sertifikasi halal serta membantu promosi produk.

Sebagai salah satu strategi efektif untuk mendorong peningkatan perekonomian di bidang industri halal, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengubah sifat sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib.