Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, bocornya draf revisi UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang salah satunya berisi pajak untuk kebutuhan bahan pokok, telah menimbulkan kegaduhan.
YLKI
Cek Saldo Kena Biaya, YLKI: Harus Ditolak Karena Kebijakan Eksploitatif, Konsumen Mau Untung Malah Buntung
Kebijakan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan mengenakan tarif bagi para nasabah saat melakukan cek saldo dinilai aneh oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).