Perang tanda pagar (tagar) atau hastag terkait Pilpres 2019 di media sosial Twitter tidak terbendung. Perang tagar ini bermula dari cuitan CEO Bukalapak, Achmad Zaky kini berujung pada melejitnya hastag #ShutDownJokowi ke peringkat pertama trending topik nasional.
- Oka Mahendra Klaim Kantongi 29 Mandat Dukungan Pimpin Golkar
- Mahfud MD Lempar Polemik Threshold ke Legislatif, Rizal Ramli: Seperti Main Pingpong Asal Ngeles, Amatir!
- 7 Parpol Non Parlemen Bahas Persiapan Verifikasi Pemilu
Bahkan tagar #UninstallJokowi dan #ShutDownJokowi sampai menjadi trending topic dunia.
Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto mengatakan, perang tagar itu merupakan wujud nyata dari protes para pemilih yang nantinya akan berujung pada kekalahan Jokowi di Pilpres.
"Inilah yang sekarang kita sebut protes votters. Wujudnya dari uninstall Jokowi ini akan jadi gelombang air bah menuju Pilpres. Tanda-tanda menuju ke sana. Jokowi mesti shut down, artinya Jokowi mesti dihentikan melalui mekanisme Pemilu," kata Andrianto dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/2).
Ditambahkan Andrianto, hastag #ShutDownJokowi saat ini hanya bersifat sementara. Sebab pada dasarnya menurut dia, sejak tahun 2014 lalu, salah satu yang membuat Jokowi melesat adalah cyber army yang menopangnya.
"Saat itu (Pilpres 2014) kan Jokowi begitu digdaya. Bak ratu adil. Yang kritis langsung di-bully," lanjut aktivis 1998 ini.
Hal itu kata dia terus berlanjut hingga kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ramai. Pemerintah yang seakan memberikan dukungan ke Ahok pun membuat publik tersadar akan kekeliruan mereka dalam memilih pemimpin pada Pilpres 2014 lalu.
"Ternyata dimana posisi Jokowi dalam memihak umat, ditambah kinerja (pemerintah) yang super jeblok, buat publik makin krtitis," tandasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Idealnya PDIP Berada di Luar Pemerintahan Demi Menjaga Demokrasi Stabil
- Kemakmuran Rakyat Menjadi Isu Besar Road Show Rakorwil Gelora Jatim
- Teddy Sulistio Ungkap Mahar Politik di PDIP
