DPRD Jawa Timur mulai menyoroti kinerja Bank Jatim. BUMD milik Pemprov Jatim itu ditengarai memiliki banyak masalah yang harus segera diselesaikan olah para direksi.
- Harga Telur Ayam di Jatim Naik, Paling Tinggi di Kota Blitar
- Penuh Spekulasi, PWNU Jatim Keluarkan Fatwa Uang Kripto Haram
- Penyaluran Bansos dan BSU Lewat BTN Capai Rp 2,27 Triliun
Selain itu, politikus PKS ini juga menyinggung terkait komitmen Bank Jatim dalam pendirian Bank Umum Syariah (BUS). Padahal, rencana tersebut sudah diwacanakan sejak tahun 2016 silam.
"Selama ini dijanjikan terus oleh dirut kalau akan Spin Off. Tapi tak kunjung terealisasi. Ini yang kami pertanyakan ke pihak bank Jatim," ungkapnya.
Irwan mengaku heran dengan pihak Bank Jatim. Pasalnya, setelah sempat melakukan diskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak ada masalah bagi bank Jatim untuk mendirikan BUS.
"OJK memberikan solusi agar pihak Bank Jatim melakukan penyertaan modal dengan cara diangsur 3 kali. Jika 500 M yang disetorkan tentunya tak mencukupi bagi APBD Jatim maka OJK memperbolehkan penyetoran awal Rp 200 M. Ini bisa terealisasi pada tahun 2019,†jelasnya.
Sedangkan dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sambung Irwan, untuk pendirian BUS tersebut diperlukan sebuah perda. Oleh karenanya, pihaknya dalam waktu dekat akan segera mengusulkan Perda tersebut.
"Komisi C akan mengusulkan perda tanggal 5 November 2018. Kami berharap perda bisa didok pada tanggal 28 November 2018 bersamaan dengan penggedokan APBD Jatim 2019 mendatang," pungkasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kembangkan Budidaya Lobster, KKP Sempurnakan Regulasi Pengelolaan BBL
- Dirut Baru Garuda Indonesia Akan Menambah Banyak Armada Pesawat di 2025
- Gubernur Khofifah Harap OJK Mampu Memperkuat Ekosistem Industri Jasa Keuangan Jatim
