JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida berharap pemerintah tetap mempertahankan eksistensi Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank yang fokus dalam penyediaan pembiayaan di sektor perumahan.
- Jaman SBY Debt to GDP Sudah Turun, Era Jokowi Utang Negara Naik Lagi
- Industri Otomotif Nasional Mengalami Tren Positif
- Pemerintah Optimis Ekonomi Tumbuh 4,5 Hingga 5,3 Persen Tahun Ini
“Kami berharap agar pemerintah tetap mempertahankan BTN Syariah. Apalagi, UUS BTN ini sudah berkontribusi relatif besar terkait pembiayaan hunian MBR di tanah air,” kata Totok Lusida usai mendampingi Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menghadap Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, di Jakarta, Selasa, 24 Mei 2022, dikutip dari RMOL.ID.
Menurut Totok, saat ini BTN merupakan bank penyedia KPR subsidi sebesar 87%. Ada pun total market share BTN untuk pangsa pasar KPR nasional sebesar 41%.
“Apalagi UUS BTN ini sudah berkontribusi cukup besar untuk pembiayaan KPR Syariah bersubsidi rata-rata sebesar 17 persen per tahun,” jelas Totok.
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mendapat masukan tentang pentingnya peran BTN dalam mendukung ekosistem perumahan, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selanjutnya Wapres meminta Menteri BUMN Erick Tohir menunda rencana penggabungan atau akuisisi Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) oleh bank BUMN lainnya.
Ma'ruf Amin menyampaikan hal tersebut setelah menerima masukan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI). Yakni, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida, Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan Syariah Doddy Thahir, dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Bidang Perbankan Syariah Royzani Sjachril.
Wapres memastikan dirinya akan menyampaikan hal ini kepada Menteri BUMN Erick Thohir. “Memang tidak semudah itu menggabungkan BTN Syariah ke bank BUMN lainnya. Terutama menyangkut konsistensi penyediaan KPR rumah bersubsidi,” kata Wapres Ma’ruf Amin.
Menurut Wapres, kalau pun ada penggabungan, saat ini sistemnya belum siap. Kalau sistemnya belum siap maka rencana penggabungan ini juga harus memperhitungkan konsistensi dan kelancaran penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR.
Selain itu, kata Wapres, harus ada pembahasan secara tuntas agar penyaluran KPR subsidi tidak terhambat.
Sebelum adanya akuisisi BTN Syariah ke Bank BUMN lainnya, Wapres menegaskan, harus ada perbaikan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya. “Pertimbangannya demi keberlanjutan pengadaan perumahan, khususnya rumah bersubsidi. Presiden Joko Widodo juga mengamanatkan terselenggaranya program penyediaan hunian bersubsidi,” kata Wapres.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, saat ini masih ada kekurangan kebutuhan hunian (backlog) sebesar 12,7 juta unit rumah. “Sudah sejak lama BTN menjadi bank yang fokus dalam mendukung program perumahan di Indonesia,” 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ini Alasan Crown Group Perkenalkan Proyek Hunian Barunya di Indonesia
- Bank bjb Perkuat Sinergi dengan APP Indonesia
- Erick Thohir Ungkap Rencan Presiden akan Luncurkan Merah Putih Fund
