RMOLBanten. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemprov dinilai tak mampu menjabarkan dengan baik keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) -Andika Hazrumy. Akibatnya, sejumlah program yang digagas keduanya menjadi mandek atau jalan di tempat.Demikian dikatakan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah saat acara serap aspirasi atau reses di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Jalan Syekh Nawawi, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (9/7).
- Pemkab Tuban Gelar Peringatan Nuzulul Quran di Pendopo Penuh Hikmah
- Arus Balik di Kota Madiun: Ribuan Pemudik Padati Terminal, Pedagang Angkringan Senang
- Gubernur Khofifah Minta Distributor Minyak Goreng Tidak Menunda Penyaluran Demi Cuan
Ini saya melihat bahwa belum adanya perangkat daerah sebagai pembantu gubernur dan wakil gubernur yang mampu menjabarkan. Gubernur menginginkan seperti ini tapi implementasinya enggak begitu,†ungkapnya.
Salah satu gagasan gubernur dan wakil gubernur yang tidak bisa dijabarkan dengan baik, kata Asep adalah program kesehatan gratis. Inovasi dari gubernur dan wakil gubernur yang tidak ditunjang oleh perangkatnya. Persoalannya gubernur ingin ini tapi OPD tidak menangkap,†imbuhnya.
Menurutnya, kesehatan gratis dengan KTP sangat memungkin bisa direalisasikan di mana pelaksanaannya bisa dikolaborasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Akan tetapi OPD tidak menangkapnya dengan baik sehingga program itu belum juga dirasakan oleh masyarakat.
Entah dari sisi komunikasi itu lah, penyampaiannya tidak kaffah. Karena tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, ketika gubenur membuat pergub (kesehatan gratis) akan melanggar hukum. Tapi ketika sudah mengundang kepala BPJS segala macam (untuk berdiskusi), ternyata mengkolaborasikan keinginan gubernur dengan program yang sudah ada regulasinya itu bisa,†papar Asep.
Contoh lainnya adalah terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online. Sekali lagi, ketidakmampuan OPD menjabarkan terlihat dari carut marut pelaksanannya. OPD terkait seolah tidak belajar dari kesalahannya pada tahun sebelumnya.
PPDB, seharusnya tidak perlu jadi polemik karena bukan pertama kali melaksanakannya. Kendalanya terlalu nampak, seolah-olah selama ini tidak pernah ada perencanaan menanggulanginya agar tidak menjadi polemik,†tuturnya.
Terkiat permasalah tersebut, Asep menilai perlu segera dilakukan reformasi birokrasi berupa rotasi pejabat eselon II. Kebijakan itu bisa dijadikan momen untuk menata atau menempatkan SDM di perangkat daerahnya agar mampu menjabarkan keinginan gubernur dengan baik.
Asep menilai, meski roda pemerintahan pimpinan WH-Andika sudah berjalan satu tahun lebih namun kebijakan rotasi pejabat eselon II belum terlambat dilakukan. Dia tetap berpikiran baik, jika belum dilaksanakannya rotasi dikarenakan WH-Andika ingin benar-benar OPD ditempati oleh SDM yang benar-benar kompeten.
Satu tahun ini cukup lah menikmati euforia kemenangan. Tinggal bagaimana melakukan perbaikan perangkat daerah yang lebih baik lagi. Perlu mengambil langkah cepat karena OPD harus diberikan penyegaran. Rotasi di tingkat eselon II perlu segera dilakukan. Supaya apa yang menjadi satu buah pemikiran gubernur dan wakil gubernur bisa diimplementasikan,†ujarnya.
Dalam beberapa kesempatan, WH mengatakan, saat ini dirinya memang sedang melakukan evaluasi terhadap seluruh jajarannya. Evaluasi saat ini terfokus pada dua OPD penyelenggara PPDB online yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud).
Evaluasi semua, kita mulai evaluasi kinerja kepala dinas. Kita lagi investigasi (pejabat yang berkinerja buruk), terutama yang berhubungan dengan penerimaan murid baru. Timbul kegaduhan masyarakat, dicari siapa yang berperan yang menimbulkan pelayanan yang enggak beres,†ungkap WH. [dzk
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tebar Kebaikan dan Berharap Muncul Pemimpin yang Baik, Sukarelawan GGN Gelar Doa Bersama di Tulungagung
- Bawaslu Bangkalan Gelar Sosialisasi Pengawasan Pilkada 2024
- Gandeng Disnaker, HARPI Bangkalan Buka Kelas Tata Rias Anak Putus Sekolah
