Kejaksaan Negeri (Kejari ) Tanjung Perak menjatuhkan tuntutan berbeda terhadap tiga terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya.
- Pengadu Tidak Hadir, Sidang Pemeriksaan Anggota KPU Kabupaten Bangkalan Diskors
- Beberkan Foto Lima DPO, KPK Berharap Masyarakat Lapor Jika Mengetahui Keberadaannya
- Surabaya Rawan Curanmor, Sepekan Ada 32 Kasus Kendaraan Hilang yang Berhasil Diungkap
Terdakwa Agus Suhermanto dituntut lebih tinggi dari terdakwa Sunaryo dan Lutfia Rachmad. Pemenang tender proyek IPAL ini dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurungan. Ia dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 2 UU Tipikor.
Sementara terdakwa Sunaryo dan Lutfia Rachmad dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU Tipikor. Keduanya dituntut masing- masing dengan pidana penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp 50 juta, subsider 6 bulan kurungan.
Ketiga terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 282 juta dan bila tidak dibayar, maka sesuai ketentuan undang-undang diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Uang pengganti tersebut merupakan nilai kerugian dari kasus korupsi pembangunan IPAL di PD RPH Surabaya.
Dihadapan majelis hakim yang diketuai Rochmad, masing-masing terdakwa mengaku akan mengajukan nota pembelaan yang sedianya akan dibacakan pada persidangan yang akan digelar 2 pekan mendatang.
Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi mengatakan, ketiga terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara yang telah dinikmati. Ketiganya baru mengembalikan sebesar Rp 95 juta dari nilai kerugian negara sebesar Rp 282 juta.
"Itu menjadi pertimbangan yang meringankan dalam tuntutan ketiga terdakwa,"kata Dimaz saat dikonfirmasi Kantor Berita , Senin (26/11).
Untuk diketahui, Penyimpangan kasus korupsi ini diungkap Kejari Tanjung Perak sejak Desember 2107 lalu. Dan pada Ferbruari 2018, penyelidikan perkara ini ditingkatkan ke Penyidikkan berdasarkan surat perintah penyidikkan Nomor Prin-02/0.5.4.2/Fd.1/02/2018 yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmat Supriady,SH,MH, tertanggal 14 Februari 2018.
Pembangunan IPAL di PD RPH Surabaya ini disinyalir tidak sesuai dengan bestek yang ada. Proyek tersebut didanai dari anggaran penyertaan modal PD RPH Tahun 2009 sebesar Rp 3.850.000.000 (tiga milliar, delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
Dari penghitungan audit internal yang dilakukan penyidik ke ahli dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, kasus korupsi bermodus pengadaan barang dan jasa ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 282 juta.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Mengaku Tetap Edukatif, Polisi Mulai Dalami Kasus Perampasan Jenazah Covid-19
- Diserang Kabar Hoax, Manajemen KLM Ajukan Somasi
- Dua Kali Mangkir, Pengasuh Ponpes Cabuli Santri di Banyuwangi akan Dijemput Paksa
