Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, sepakat membubarkan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4) dan Tim Pengawalan,Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
- Jemaah Indonesia Jangan Nekat ke Tanah Suci Tanpa Visa Haji
- Orang Miskin Bergerombol Dilempari Bansos Oleh Pemimpin, Rocky Gerung: Itu Kegembiraan Dia
- Bantahan Kepala PPATK Soal Transaksi Rp300 T Bukan Korupsi Dinilai Janggal
Namun, justru dalam perkembangannya ada keluhan bahwa fungsi TP4 ini dijadikan alat untuk mengambil keuntungan.
"Intinya Presiden kemarin sangat jelas, jangan aparat penegak hukum justru menjadi penghambat jalannya investasi," terang Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/11).
Harapan Presiden, menurut Moeldoko, aparat dapat memberikan dukungan, pengawalan sehingga investasi yang berjalan di daerah-daerah itu bisa berjalan dengan baik.
Bila aparat kepolisan dan lejaksaan melihat ada penyelewengan, Moeldoko menilai penegakan hukum tetap dapat dilakukan.
Moeldoko mengandaikan, apabila aparat kepolisian dan kejaksaan melihat suatu masalah seharusnya mudah dan dapat dijalankan pemerintah daerah, tapi pada kenyataannya pemerintah daerah malah membuat ribet, maka disitulah fungsi-fungsi aparat.
"Aparat bisa menjembatani, menjadi 'bridging' antara pemerintah daerah dan investor sehingga nanti semua bisa berjalan relatif mudah," papar Moeldoko.
Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya berencana mengevaluasi program TP4, yang telah berjalan sejak 2015. Burhanudin menilai program yang dibuat di era mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo itu memiliki banyak masalah dalam penerapannya.
KPK bahkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Agustus 2019 terhadap Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitri yang juga anggota Tim TP4D bersama Jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono.
Keduanya telah ditetapkan tersangka penerima suap dalam kasus lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Agatha Retnosari Sosialisasikan KTP Sakti Ganjar-Mahfud Dan Bagikan Telur Di Posyandu
- Kader Gerindra Jombang Beralih Dukung Mundjidah dan Sumrambah, Ini Harapannya
- Sri Untari Gemakan Tembang Semangat 45 dan Gelar Pertunjukan Wayang Kulit di Singosari
