Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) seharusnya men-deliver pesan yang pro demokrasi. Kemudian melakukan langkah progresif untuk demokratisasi yang tuntas.
- Kebijakan PPN Sembako Tidak Berlaku di Pasar Tradisional Membingungkan
- PPI Tekankan Jaga Persatuan dan Kesatuan di Pemilu 2024
- DPC Demokrat Lumajang Jaring Bakal Calon Bupati dan Wakilnya
"Sekarang ini banyak ancaman di luar wacana penambahan masa jabatan presiden yang mengancam demokrasi," kata Kaka, Kamis (28/11).
Sehingga, kata Kaka, kalau elite politik macam ketua MPR yang menyampaikan wacana penambahan masa jabatan presiden selama tiga periode sangat disayangkan.
"Sekelas ketua MPR yang melemparkan isu penambahan masa jabatan presiden selama tiga periode, saya anggap anti demokrasi. Potensial mengancam demokrasi," ujar Kaka.
Oleh karena itu, Kaka berharap, Jokowi sebagai presiden yang berangkat dari demokrasi pasca reformasi menjadi walikota Solo yang dipilih langsung, kemudian pemilihan gubernur DKI dan dua kali jabat presiden, jangan sampai menjadi presiden yang kemudian menutup pintu demokrasi.
Menurut Kaka, wacana penambahan masa jabatan presiden selama tiga periode harus ditutup. Karena banyak wacana lain yang cukup mengganggu demokrasi.
"Seperti wacana mengembalikan pilkada oleh DPRD, kemudian ada pilkada sinetris dan lain sebagainya. Ini banyak hal yang saya pikir mengancam demokrasi," kata Kaka.
Kaka menambahkan, seharusnya sekelas ketua MPR tidak melempar isu-isu yang bisa merusak progres demokrasi yang sudah kita dapatkan dengan susah payah.
"Jadi jangan sampai juga Jokowi menjadi presiden yang menutup pintu demokrasi di Indonesia. Dicatat dalam sejarah," tegasnya, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL. [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DPD RI Minta Masyarakat Percayakan ke Pengusutan Al-Zaytun Polri
- PKB Tak Mau Menebak Arah Pertemuan Surya Paloh-Jokowi
- Pemprov Jatim Diminta Maksimalkan Pengelolaan Terminal Tipe B Untuk Tambah PAD
