Latar belakang ulama yang tersemat pada sosok Wakil Presiden Maruf Amin dinilai belum menunjukan keberpihakan pada umat Islam. Padahal, posisinya tersebut menjadi peluang besar menempatkan umat Islam sebagai aset mitra strategis pemerintah.
- Presiden Minta Pemimpin Setelahnya Tak Perlu Ganti Visi, Rizal Ramli: Mas Jokowi, Apa Sih yang Mau Diteruskan?
- Tiga Mahasiswa Ditangkap Saat Demo Tolak Kenaikan BBM di Bengkulu Ricuh
- Jokowi: Presiden Erdogan Berkunjung ke Indonesia Tahun Depan
Demikian diungkapkan pengamat hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf, menanggapi seratus hari kepemimpinan Jokowi-Maruf.
“Wakil memang tidak sebesar peran presiden, tapi yang dilakukan Maruf Amin sudah pada porsinya, hanya mestinya problem isu-isu intoleransi, radikalisme, Islam sebagai salah satu pelakunya mestinya beliau banyak berperan dan klarifikasi di situ,” kata Asep dilansir Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (31/1).
Sebagai seorang kiai dengan latar belakang pesantren, serta NU yang merupakan Ormas Islam terbesar, jelasnya, seharusnya Maruf membantu mengklarifikasi isu-isu intoleransi dan radikalisme.
“Bahkan Menteri Agama menuduh radikalisme, mestinya ditegur oleh Wapres. 'Jangan begitu, anda menyinggung perasaan umat Islam', misalnya. Pak Maruf tidak ada perannya sama sekali di situ," ujar Asep.
Untuk itu, Asep menilai Maruf Amin dalam konteks keagamaan belum memiliki keberpihakan. Padahal, masyarakat menginginkan seorang kiai atau ulama yang berperan dalam memimpin umat.
“Saya kira Maruf hanya menyatakan sesuatu yang tidak menyelesaikan persoalan keumatan, belum ada gebrakan ke sana,” tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Politisi PKB: Inmendagri 53/2021 adalah Kebijakan yang Mundur
- Demokrat Usul Hak Angket untuk Bongkar Transaksi Janggal Rp 349 Triliun
- Ganjar Unggah Foto Kedekatan Dengan Prabowo, Gerindra: Sukar Berduet
