Isu tentang desa siluman yang dilemparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani seharusnya diminimalisir.
- Tulisan SBY Soal Proporsional Terbuka Harusnya Jadi Bahan Pertimbangan Hakim MK
- Mayoritas Publik Tidak Setuju KPK Dibubarkan
- Pesimis, Gerindra Ngawi Bisa Mempertahankan Kursi di Legislatif
"Jangan-jangan ada yang ditutupi Menkeu, sehingga mengeluarkan isu-isu yang belum bisa dipertanggung jawabkan," kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/11).
Ujang menambahkan, seharusnya Sri Mulyani tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat gelisah.
"Jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang membuat gelisah masyarakat, kontraproduktif. Sesungguhnya ada apa dengan Sri Mulyani?" sindirnya.
Ujang menyarankan kepada Sri Mulyani dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar untuk adu data. Hal ini untuk membuktikan kebenaran tentang desa fiktif yang telah memakan dana desa.
"Sri Mulyani dan Menteri Desa harus adu data dulu, biar tahu ada atau tidak dana desa yang masuk ke desa siluman itu. Sehingga persoalannya tidak ke mana-mana," sarannya.
"Sehingga tudingan Sri Mulyani tentang dana desa itu harus apa adanya. Bukan ada apanya. Ini yang paling penting," tutupnya.[bdp]
- Mahfud MD Ungkap Peran Besar Kiai dan Santri di Hadapan Para Ulama
- Koalisi Perubahan Kumpul di Markas Nasdem, Siap Gabung PDIP Gulirkan Hak Angket
- PKS Pertanyakan Nasib Anggaran Kesehatan Setelah Dihapus
ikuti update rmoljatim di google news