Presiden Joko Widodo dan para pembantunya harus menghentikan kerja-kerja yang bernuansa pencitraan terutama dalam menghadapi pandemik Covid-19.
- Izin Tambang dan IPL Dikeluarkan Gubernur Ganjar, Bupati Purworejo Tidak Terlibat
- Instruksi DPP Golkar: Menangkan Hari Wuryanto di Posisi Calon Bupati Madiun 2024-2029!
- Belum Waktunya Kampanye, Parpol Dibolehkan Gelar Sosialisasi
Dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Development Review (IDR), Muhammad Rifai Darus, pihaknya meminta seluruh pejabat tinggi negara tidak mengumbar berbagai pernyataan yang membingungkan masyarakat.
Darus menyebutkan, selama ini seringkali terjadi berbagai pernyataan dari pejabat tinggi yang berbeda-beda. Dampaknya masyarakat bingung dengan proses penanganannya wabah Covid-19.
"Hentikan kerja-kerja pencitraan dari masing-masing petinggi negara fokus saja menjaga informasi yang satu sehingga tidak banyak mengumbar pernyataan-pernyataan tentang dampak wabah corona ini," kata Darus dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/4).
Lebih lanjut putra Papua ini menjelaskan, selain kerja Gugus Tugas penanganan Covid-19, pejabat tinggi negara di bidang tertentu sangat penting dalam menyampaikan informasi yang terpusat dengan jurubicara khusus. Tujuannya agar informasi yang disampaikan ke publik utuh dan mencegah terjadinya kegaduhan di tengah pandemik saat ini.
"Informasi ekonomi satu pintu, informasi keamanan satu pintu, tindak lanjut dari penggunaan dana Rp 405.1 Triliun yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan Corona ini juga satu pintu sehingga rakyat tahu secara jelas," pungkasnya.
- 5 Amanat Habib Rizieq Shihab untuk Seluruh Pejuang 212
- Rumah Bupati Rakyat Siap Bertarung di Pilkada Probolinggo Menyebar di Semua Desa
- Koalisi Indonesia Bersatu Majukan Demokrasi Tapi Belum Ada Figur Moncer
