Kebijakan pemerintah dianggap membingungkan dalam penanganan wabah Covid-19. Salah satunya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah melarang mudik namun di satu sisi membuka transportasi publik.
- KAMI Ada Karena Parlemen Sebagai Fungsi Kontrol Cenderung Berpihak ke Penguasa
- Marwan Batubara: Pembunuhan Laskar FPI Bukan Insidentil, Tapi Direncanakan
- PKB Juara, PDIP dan Gerindra Salip-Salipan: Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Jatim
“Saya minta pemerintah konsisten. Kadang-kadang membingungkan, walaupun ada syarat-syarat tapi tetap membingungkan. Mudik dilarang, tapi transportasi dibuka walaupun dengan syarat-syarat,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).
Said Aqil mengakui bahwa masyarakat Indonesia tidak dapat disiplin. Namun jika pemerintah tegas dalam membuat aturan, maka tidak akan ada kebingungan di tengah masyarakat dalam menjaga keselamatan diri.
“Sudahlah, sekarang kita ini susah untuk disiplin, gitu saja enggak bisa. Kemudian masjid dibubarkan kalau ada kerumunan, tapi pasar, mal dibuka, kurang tegas pemerintah ini,” tegasnya.
Said mengatakan, wabah Covid-19 ini tidak akan hilang dalam waktu yang singkat. Sehingga, pihaknya berharap agar masyarakat dan pemerintah mampu menjalankan kehidupan normal yang baru guna berdamai dengan Covid-19.
“Masyarakat kita belum sadar, kemungkinan nanti new normal ini kalau sudah selesai bisa jadi tradisi baru kepribadian kita lah. Jaga kebersihan, jaga diri kita, pakai masker sudah menjadi kebiasaan yang akan datang ini. Bagaimanapun Covid-19 tidak bisa hilang sama sekali, enggak,” tandasnya.
- Survei PRC: Prabowo, Ganjar dan Anies Masih Disukai Milenial
- Kata Din Syamsuddin, KAMI Menanti Tanggapan, Bukan Serangan Buzzer Bayaran
- Ratusan Pegawai KPK Kenakan Pakaian Adat Saat Upacara Sumpah Pemuda