Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (15/8) menyampaikan kritikan tajam pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),Nadiem Makarim.
- Percuma Temui Megawati, Nadiem Memang Layak Direshuffle
- Temui Megawati, Netizen Sebut Nadiem Cari Aman?
- Pelajaran Pancasila Tak Masuk PP Standar Pendidikan Nasional, Nadim Makarim: Ini Ada Mispresepsi
Menurut Ujang, mantan CEO Gojek Indonesia itu layak direshuflle oleh Presiden Jokowi lantaran dianggap tidak paham dengan dunia pendidikan di Indonesia.
"Mendikbud (Nadiem Makarim) tak mengerti tentang dunia pendidikan Indonesia. Jadi kebijakan-kebijakannya salah sasaran. Dan stakeholder pendidikan juga banyak yang mengkritik serta protes atas kebijakan-kebijakannya," kata Ujang Komarudin seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL,Sabtu (15/8).
Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, Mas Menteri, sapaan karib Nadiem Makarim, layak dievaluasi lantaran dianggap sudah tidak lagi sejalan dengan visi misi Presiden.
Hal itu tercermin dari program organisasi penggerak (POP) yang menuai kritikan karena dianggap menegasikan peran ormas bersejarah sekelas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Menurut Ujang, Nadiem Makarim memang sukses secara karir di dunia digital seperti unicorn Gojek Indonesia. Hanya saja, ia tidak cocok jika harus menerapkan iklim bisnis di sektor pendidikan.
"Nadiem itu sukses di Gojek. Tapi tak cocok di Kemendikbud," ujar Ujang Komarudin.
Belum lagi, masalah birokrasi di Kemendikbud yang disebut-sebut ada birokrasi didalam birokrasi. Hal ini antara lain yang membuat institusi perlu dievaluasi dengan mencopot Nadiem Makarim selaku nahkoda masa depan pendidikan nasional.
"Birokrasi di Kemendikbud juga acak-acakan. Bawa teman-temennya masuk Kemendikbud. Harusnya Jokowi reshuffle Mendikbud,"pungkasnya.
Bergulirnya wacana reshuffle kabinet ini setelah presiden Jokowi berpidato dan "marah-marah" terhadap para menterinya pada Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 lantaran dianggap kurang memiliki sense of crisis, bahkan kepala negara mengancam akan merombak kabinet dan membubarkan 18 lembaga.
- Arum Sabil Protes Menteri Nadiem Soal Pramuka Ekskul Tak Wajib: Pelemahan Pendidikan Karakter
- Arum Sabil Desak Menteri Nadiem Cabut Kebijakan Tak Wajibkan Ekskul Pramuka
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
ikuti update rmoljatim di google news
