Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, bahwa 92 persen calon kepala daerah (Cakada) dibiayai oleh pemodal alias cukong, harus dibarengi dengan langkah tegas.
- Terima Tantangan dari Kelompok Pemuda, Mahfud MD Singgung Menteri di Kabinet untuk Bersikap Netral
- Sama-sama Pernah Ditorpedo, Qodari Bandingkan Sikap Mahfud dengan Maruarar
- Jokowi Anggap Mahfud Mundur dari Kabinet Hal Biasa
Jika Mahfud MD hanya mengucapkan saja tapi tidak bergerak menghentikannya, maka itu ibarat “lagu lama kaset kusut”, cerita yang selalu berulang.
Menurut Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/9).
“Jadi Pak Mahfud MD sudah berada di lingkaran kekuasaan dan hal ini juga menjadi ranah beliau. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa dan berani mengungkap, saya pikir Pak Mahfud bagian dari 'lagu lama kaset kusut' juga,” kata Adib.
Persoalan para Cakada sudah dikuasai oleh cukong, kata Adib, adalah tugas berat yang harus diselesaikan oleh Mahfud MD agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus bersih alias steril dari campur tangan pemodal.
Dengan begitu, rakyat mendapat pemimpin yang betul-betul memikirkan kepentingan rakyat, bukan bela kepentingan pemodal. Adib menekankan, oligarki politik sudah kolaborasi dengan oligarki ekonomi.
“Imbal baliknya ialah ketika kepala daerah didukung oleh oknum cukong ini pasti menimbulkan korupsi, tidak hanya uang melainkan juga kebijakan-kebijakanya yang pro kepada pemodal. Ini menurut saya yang bahaya,” tandas Adib.
- Terima Tantangan dari Kelompok Pemuda, Mahfud MD Singgung Menteri di Kabinet untuk Bersikap Netral
- Sama-sama Pernah Ditorpedo, Qodari Bandingkan Sikap Mahfud dengan Maruarar
- Jokowi Anggap Mahfud Mundur dari Kabinet Hal Biasa
