Ratusan pedagang Pasar di Kabupaten Probolinggo, terancam izin usahanya di cabut oleh Disperindag setempat. Hal itu disebabkan, lantaran menunggak pembayaran retribusi dan iuran bulanan di tahun 2020. Bahkan, para pedagang tersebut, sudah menerima surat teguran.
- Kosongkan 11 Persil di Tambak Sarioso, Pemkot Surabaya Segera Bikin Rumah Pompa Kandangan
- Temui Khofifah, Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Kinerja Membangun Harmoni di Jatim
- DMI Surabaya Gandeng PCNU Angkat Kesejahteraan Jamaah
"Totalnya ada seratusan pedagang pasar yang masih menunggak pembayaran restribusi," jelas Plt Kepala Dinas Perindustian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo, Taufiq Alami, pada Kantor Berita RMOLJatim, Jum'at (8/01).
Menurutnya, restribusi tersebut untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2020. Sehingga, target PAD senilai Rp. 2,5 miliar belum terpenuhi. Padahal jumlah target PAD ini sudah dikurangi dari patokan awal Rp 3,8 milliar.
“Masih ada pedagang yang menunggak untuk membayar retribusi, utamanya pedagang pasar Leces dan Banyuanyar. Begitu juga pasar Semampir," katanya.
Dijelaskan Taufiq, dari 100 orang pedagang pasar se Kabupaten Probolinggo yang belum membayar retribusi tahun 2020. Dengan total anggaran sekitar Rp. 14 juta.
“Retribusi yang belum bayar itu akan masuk pada piutang di 2021. Semua akan kami surati tanpa terkecuali," paparnya.
Namun, jika nantinya pedagang yang memiliki tunggakan tersebut tidak mengindahkan surat teguran, pihaknya akan mencabut izin usaha pedagang tersebut.
“Telat sebulan, akan kami SP (Surat Peringatan, red) sampai 3 kali dan kalau masih SP 3 tidak diindahkan, maka kami akan cabut izin usahanya,” pungkasnya.
- SMPN 2 Tamanan Gelar Turnamen Futsal tingkat SD, 15 Tim Siap Adu Kemampuan
- Paska Pembubaran Wisuda SMA di Mojokerto, Pengelola Gedung Terancam Denda Rp 50 Juta
- Kuntilanak Dan Pocong Jaga Pos Penyekatan Arus Balik Di Probolinggo
