Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi kerja cepat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait uji klinis dan kehalalan vaksin Covid-19.
- Daerah yang Tidak Capai Target Vaksinasi akan Ditegur
- Capaian Vaksinasi Covid 19 Pamekasan Terendah Di Jatim
- Kasus Baru Masih Muncul, Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan Terus Didatangi Pasien Covid-19
Sehingga, pelaksanaan vaksinasi nasional bisa berjalan sesuai rencana yang sudah ditetapkan.
“Kita apresiasi langkah cepat dan jujur dari BPOM dan MUI dalam mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac. Dengan efisiensi 65,3 persen sudah sesuai dengan persyaratan WHO, sehingga logis untuk memulai vaksinasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang di rencanakan," ucap Wakil Ketua DPR RI, M Azis Syamsuddin, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/1).
Lanjut Azis, tidak mudah mempersiapkan izin untuk hal krusial seperti vaksin Covid-19. Karena itu, kinerja BPOM yang sudah bekerja keras dalam waktu singkat untuk melakukan penelitian secara seksama patut diapresiasi.
Namun demikian, DPR tetap akan mengawasi proses vaksinasi agar dapat terlaksana sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.
Atas dasar itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait dan Pemda program vaksinasi Covid-19 bisa berjalan lancar.
“Kita harapkan agar Kementerian Kesehatan proaktif dalam mengawal agar standar mutu, SOP, dan koordinasi dengan Pemda serta lembaga-lembaga terkait bisa berjalan sesuai harapan. Kualitas vaksin harus dijaga, edukasi kepada tenaga medis perlu ditingkatkan agar dapat mengedukasi kembali masyarakat saat disuntik," tandasnya. 
- Banyuwangi Kerahkan Anggota Linmas dan Lintas Sektor, Vaksinasi Lansia Door to Door
- Hari Ini DKI Jakarta Sumbang Kasus Sembuh Covid-19 Tertinggi se-Nasional
- Bertambah 11.532 Orang, Tiga Provinsi di Jawa Masih Mendominasi Kasus Baru Covid-19
