Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan menolak Revisi Undang-Undang Pemilu. Jokowi beranggapan UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang Pemilu.
- Pose 2 Jari Presiden Dianggap Langgar UU Pemilu, Mahasiswa Laporkan Jokowi ke Bawaslu
- Gibran Libatkan Anak-anak Saat Kampanye, Jelas Itu Melanggar UU Pemilu
- MK Tolak Gugatan Mahasiswa NU Soal Batas Usia Capres-Cawapres
Direktur Eksekutif Indonesia Publik (IPI) Karyono Wibowo sependapat dengan sikap Jokowi. Menurutnya, DPR tidak perlu setiap menjelang Pemilu mengubah undang-undang.
"Harapan Presiden Joko Widodo agar undang-undang mengenai Pemilu dan Pilkada tidak direvisi setiap tahun, menurut saya perlu menjadi perhatian para politisi di DPR. Dalam hal ini, secara prinsip saya sependapat, jangan terlalu sering melakukan perubahan undang-undang," kata Karyono melalui keterangan tertulis, Jumat (5/2).
Karyono mengatakan, tidak hanya UU Pemilu yang kerap direvisi, tapi berlaku juga bagi undang-undang lainnya. Revisi undang-undang juga sebaiknya dilakukan jika ada alasan yang mendasar, penting dan mendesak.
"Perubahan bisa dilakukan jika ada pasal-pasal yang dipandang tidak relevan, merugikan masyarakat bangsa dan negara, tidak sesuai atau bertentangan dengan konstitusi serta bertentangan dengan perarutan perundang-undangan lainnya. Pada pokoknya perubahan undang-undang didasarkan pada kepentingan umum," kata Karyono dilansir dari Kantor Berita RMOLJakarta.
Namun, lanjut dia, pada akhirnya pembahasan RUU Pemilu dan Pilkada yang memperdebatkan soal pelaksanaan pilkada akan ditentukan oleh proses politik sesuai mekanisme.
Jika ditelusuri, perkembangan sementara, ada 6 fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PPP, PKB dan PAN yang setuju Pilkada Serentak 2024.
Sementara, 3 fraksi lainnya PKS, Demokrat dan Nasdem tetap pada pendirian agar normalisasi Pilkada Serentak 2022 dan 2023 dilaksanakan.
"Jadi, apapun hasil kesepakatan yang diambil melalui proses politik oleh pihak yang berwenang antara pemerintah dan DPR akan menjadi keputusan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2019 lalu pada Kamis (28/1).
Sekitar 15 orang anggota TKN diundang Jokowi ke Istana Negara. Para anggota TKN mayoritas berbatik dan masker berkumpul di salah satu ruangan Istana sebelum bertemu dengan Jokowi.
Dalam pertemuan itu, Jokowi membicarakan sejumlah isu terkini. RUU Pemilu menjadi salah satu pembahasan karena sedang hangat. Jokowi mendengar masukan dan aspirasi dari mantan anggota TKN.
Jokowi menyampaikan pandangannya terkait isu RUU Pemilu ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengisyaratkan menolak revisi UU Pemilu. Khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.
Jokowi beranggapan UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang Pemilu. Jokowi heran, aturannya belum lama berjalan sudah diganti lagi.
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- Apakah Prabowo Bakal Disetir Jokowi Jika Jadi Presiden?
