Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman angkat bicara terkait banyaknya partai politik yang balik kanan mendukung penolakan revisi Undang Undang Pemilihan Umum (Pemilu).
- Pose 2 Jari Presiden Dianggap Langgar UU Pemilu, Mahasiswa Laporkan Jokowi ke Bawaslu
- Gibran Libatkan Anak-anak Saat Kampanye, Jelas Itu Melanggar UU Pemilu
- MK Tolak Gugatan Mahasiswa NU Soal Batas Usia Capres-Cawapres
Melalui cuitan di laman Twitternya, Benny mentautkan berita hasil survei Indikator yang mengatakan bahwa 63,2 persen setuju pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar berbeda dengan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).
Hanya 28,9 persen yang setuju Pilkada digelar bersamaan dengan Pileg dan Pilpres.
Benny kemudian mengungkapka sebuah pertanyaan apakah kebijakan publik tentang Pemilu mengikudi kehendak rakyat atau hanya kepentingan elite semata.
"Tapi apakah kebijakan publik mengikuti kehendak rakyat atau hanya mengikuti keinginan elit semata? Pemegang kuasa politik sepertinya tuli dengan opini publik. Rakyat Monitor!," demikian kata Benny K Harman seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (9/2).
Saat ini partai anggota Koalisi pemerintah ramai-ramai balik badan dengan mengikuti sikap pemerintah yang menolak adanya revisi Undang Undang Pemilu.
Diawali oleh PPP dan PKB, kemudian PDIP, Nasdem dan juga Partai Golkar.
Jika tidak ada revisi UU Pemilu, itu artinya Pilkada tahun 2022 dan 2023 tiada dan dijalankan bersamaan di tahun 2024.
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
- Demokrat Berharap Khofifah-Emil Lanjut Dua Periode