Rencana pemerintah mengimpor beras adalah langkah antisipasi untuk menjamin ketersediaan pangan dan menjaga harga tetap stabil.
Rencana impor beras satu juta ton diperuntukkan sebagai cadangan, bukan langsung di distribusikan ke pasar. Tujuannya, untuk menstabilkan harga pangan bila sewaktu waktu terjadi defisit pasokan di masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengatakan, rencana impor ini sebagai langkah antisipasi kelangkaan dan pemenuhan terhadap amanat konstitusi negara.
“Rencana ini untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan bila sewaktu waktu terjadi defisit pasokan di masyarakat,” katanya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/3).
Firman meyakini, impor beras itu tidak akan mengganggu panen raya petani karena digunakakn sebagai “iron stock”, akan disimpan dan digunakan untuk menambah cadangan.
Firman menekankan bahwa jaminan pangan sangat dibutuhkan bagi negara berpenduduk besar seperti Indonesia. Apalagi, konstitusi sudah mengamanatkan agar pangan sebagai hak asasi manusia harus tersedia oleh negara untuk 270 juta rakyatnya.
Langkah pemerintah tersebut menjadi sangat penting dan dibenarkan karena data stok pangan yang disampaikan Bulog masih bersifat sementara. Bulog sebelumnya menyatakan jika serapan beras sampai dengan April 2021 masih dalam bentuk harapan panen akan datang.
"Ini masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak,” tambah Firman. 
