Pemerintah Tolak KLB Kubu Moeldoko, Fraksi Demokrat Jatim: Otomatis Kebenaran Muncul

Jumpa Pers Kemenkumham soal penolakan permohonan pengesahan KLB kubu Moeldoko/Net
Jumpa Pers Kemenkumham soal penolakan permohonan pengesahan KLB kubu Moeldoko/Net

Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Timur menyambut baik atas keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang menolak pengajuan pengesahan hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Deliserdang, Sumatera Utara yang diajukan Moeldoko yang mengklaim sebagai ketua umum. 


“Otomatis kebenaran akan muncul, kareana kita ini solid, mulai dari ranting, DPC, DPD sampai ke pusat tidak ada masalah. Mau digoyang apapun tidak bisa,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Sri Subianti, di Surabaya, Rabu, (31/3). 

Perempuan yang akrab disapa Ibu Anti ini juga menyampaikan terimakasih kepada pemerintah yang telah memberikan keputusan secara objektif dan profesional dengan menolak hasil KLB yang diduga ilegal. Dengan begitu, lanjut Ibu Anti, secara otomatis tidak ada lagi dualisme dan hanya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat. 

“Kita, terutama yang dibwah sangat bangga sekali atas keputusan pemerintah. Sudah jelas dan terang, ketun kami AHY," katanya. 

Dengan begitu kata ibu Anti, seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jatim akan akan lebih memilih fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Kita akan semakin berkoalisi dan mesra dengan masyarakat, itu fokus kami kedepan," demikian Ibu Anti. 

Sekadar diketahui,  Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Keputusan dibacakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. 

Yasonna menyatakan hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain belum ada DPD DPC, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC. 

Selain itu pemerintah sampai saat ini masih merujuk pada AD/ART Partai Demokrat yang ada.